Ada Kebocoran Data Penduduk Indonesia, Kemenkominfo Sebut Nama BPJS Kesehatan
CIANJURUPDATE.COM, Jakarta – Kasus adanya kebocoran data penduduk Indonesia yang kini viral, diduga kuat berasal dari data yang dimiliki BPJS Kesehatan.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui keterangan tertulis.
Menurutnya, data sampel yang ditemukan bukan berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, namun tercatat sebanyak 100.002 data.
“Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan,” kata Dedy.
Dengan adanya temuan kebocoran data penduduk Indonesia ini, Kementerian Kominfo langsung memanggil Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor.
Pemanggilan ini untuk proses investigasi secara lebih mendalam sesuai amanat PP 71 tahun 2019.
Dedy menyebutkan, sesuai PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) yang sistem elektroniknya mengalami gangguan serius akibat kegagalan perlindungan data pribadi, wajib untuk melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Kementerian Kominfo dan pihak berwenang lain.
“Selain itu, PSE juga wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis pada pemilik data pribadi, dalam hal ini bahwa terjadi kegagalan perlindungan data pribadi,” ujarnya.
