Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Usulan Hak Angket DPR untuk Pemilu 2024?

Artikel ini akan memberikan Anda informasi yang akurat, mendalam, dan berguna tentang hak angket DPR. Anda akan mengetahui:

• Definisi dan fungsi hak angket DPR
• Syarat dan prosedur penggunaan hak angket DPR
• Contoh-contoh kasus penggunaan hak angket DPR di masa lalu
• Alasan dan dampak usulan hak angket DPR terkait Pemilu 2024

Dengan membaca artikel ini, Anda akan lebih paham tentang salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh DPR sebagai wakil rakyat. Anda juga akan lebih mengerti tentang dinamika politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Artikel ini juga akan membantu Anda untuk menjadi pembaca yang kritis dan cerdas, yang tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita hoax atau provokatif.

Apa Itu Hak Angket DPR?

Hak angket DPR adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak angket DPR juga dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hak angket DPR merupakan salah satu dari tiga hak istimewa yang dimiliki oleh DPR, selain hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat.

Fungsi Hak Angket DPR

Hak angket DPR memiliki beberapa fungsi untuk diterapkan kepada pejabat pemerintahan. Berikut fungsi hak angket DPR RI:

• Menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
• Menyelidiki pejabat negara atau pemerintahan, badan hukum, atau warga yang tidak memenuhi panggilan DPR setelah tiga kali pemanggilan berturut-turut tanpa alasan sah
• Menyelidiki pejabat negara atau pemerintah yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR terkait kepentingan bangsa dan negara
• Menyelidiki pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban, keputusan, atau kesimpulan rapat hasil kerja komisi DPR dengan pemerintah

Dengan menggunakan hak angket DPR, DPR dapat mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi, mengevaluasi kinerja pemerintah, dan memberikan saran atau kritik yang konstruktif. Hak angket DPR juga dapat menjadi alat untuk menegakkan supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia.

Syarat dan Prosedur Hak Angket DPR

Hak angket DPR tidak dapat digunakan secara sembarangan. Ada syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh DPR untuk menggunakan hak angket DPR. Berikut syarat dan prosedur hak angket DPR:

• Syarat: Hak angket DPR dapat diajukan oleh minimal 25 persen dari jumlah anggota DPR, atau minimal 3 fraksi di DPR, atau minimal 1 komisi di DPR. Hak angket DPR harus disetujui oleh rapat paripurna DPR dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat.
• Prosedur: Hak angket DPR dilaksanakan oleh panitia khusus (pansus) yang dibentuk oleh DPR. Pansus hak angket DPR beranggotakan minimal 15 orang dan maksimal 25 orang, dengan memperhatikan proporsionalitas fraksi di DPR. Pansus hak angket DPR memiliki masa kerja maksimal 6 bulan, yang dapat diperpanjang atas persetujuan rapat paripurna DPR.
• Pansus hak angket DPR dapat memanggil dan memeriksa pejabat negara atau pemerintahan, badan hukum, atau warga yang terkait dengan objek penyelidikan. Pansus hak angket DPR juga dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan dokumen atau barang bukti yang relevan. Pansus hak angket DPR harus menyampaikan laporan hasil penyelidikan kepada rapat paripurna DPR, yang kemudian dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau lembaga terkait.

Contoh-Contoh Hak Angket DPR di Masa Lalu

Hak angket DPR bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak era reformasi, DPR telah beberapa kali menggunakan hak angket DPR untuk menyelidiki berbagai isu yang dianggap penting dan strategis. Berikut beberapa contoh penggunaan hak angket DPR di masa lalu:

• Hak angket DPR terkait Bank Bali (1999): Hak angket DPR ini digunakan untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam penyelesaian kredit macet Bank Bali yang melibatkan pejabat pemerintahan dan partai politik. Hak angket DPR ini menghasilkan rekomendasi untuk mengusut tuntas kasus Bank Bali dan menindak para pelakunya.
• Hak angket DPR terkait kasus Bank Century (2009): Hak angket DPR ini digunakan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang menyalurkan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century yang bermasalah. Hak angket DPR ini menghasilkan rekomendasi untuk mengevaluasi kinerja Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, serta menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas dana talangan tersebut.
• Hak angket DPR terkait KPK (2017): Hak angket DPR ini digunakan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dan kode etik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hak angket DPR ini menghasilkan rekomendasi untuk merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, mengaudit kinerja dan keuangan KPK, dan membentuk dewan pengawas KPK.

Alasan dan Dampak Usulan Hak Angket DPR Terkait Pemilu 2024

Hak angket DPR kembali menjadi perbincangan hangat karena diusulkan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dan didukung oleh calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Kedua capres ini mengklaim bahwa Pemilu 2024 telah terjadi kecurangan yang melibatkan banyak