Bansos Berupa Uang Tunai Kurangi Potensi ‘Pemain’ di Rantai Pasok
“Agar harga tidak naik terus akibat pasokan barang terganggu dan melakukan percepatan dalam menyalurkan anggaran perlindungan sosial berupa bantuan tunai, baik dari APBN, APBD, maupun CSR,” kata dia.
Sebelumnya, Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur menggelar inspeksi mendadak (sidak) bantuan sosial program sembako yang bermasalah di Kampung Babakan Anyar Desa Cipetir Kecamatan Cibeber, Rabu (20/1/2021). Hasilnya, ditemukan karung beras tak berlabel yang ditukar karung berlabel dari suplier yang berbeda.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Sahli Saidi menjelaskan, sidak berawal dari laporan masyarakat yang mengeluh soal bantuan sosial yang bermasalah, sehingga pihaknya merasa harus turun langsung ke lapangan.
“Tadi kita lihat adanya temuan mengenai karung beras yang tidak ada labelnya, ada indikasi persaingan bisnis,” tuturnya kepada Cianjur Update, Rabu (20/1/2021).
Selain itu, Sahli menyebut, pihaknya meminta pihak desa dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Cibeber untuk lebih teliti dalam memilih suplier.
“Itu komplainnya dari satu suplier, jangan sampai masyarakat jadi kambing hitam dalam bisnis,” tutupnya.(afs/sis)
