CIANJURUPDATE.COM – Staf Tenaga Ahli Kepala BNPB, Kolonel Inf Heri Rustanto, mengungkapkan bahwa sejumlah data korban gempa di Cianjur mengalami kendala.
Menurutnya, data yang diterima BNPB dari Pemerintah Kabupaten Cianjur menunjukkan ketidaksesuaian yang perlu diperhatikan.
BNPB mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat korban gempa, untuk membahas usulan tahap 4 dari Pemkab Cianjur yang telah diverifikasi.
“Kita di sini hanya menyampaikan review usulan dana stimulan gempa bumi tahap empat,” kata Heri, Kamis, (14/03/2024).
BACA JUGA: Bantuan Gempa Tahap 4 Cair Bulan Ramadhan, Bupati Cianjur: Itu Gosip
Kolonel Inf Heri Rustanto menjelaskan bahwa BNPB saat ini sedang memeriksa usulan dari Pemerintah Daerah, termasuk meninjau ulang data ganda dan memastikan keakuratan informasi.
Dalam penginputan data, BNPB menemukan duplikasi foto kondisi awal dan nomor Kartu Keluarga (KK), yang memerlukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan keabsahan data.
“Kemarin di BNPB ada data yang diusulkan Pemkab Cianjur ada NIKnya double, bahkan ada yang kartu KKnya sudah dipakai di tahap sebelumnya,” ujar dia.
Kolonel Inf Heri Rustanto menyampaikan bahwa data yang telah direvisi dan disetujui akan melalui beberapa tahap lagi sebelum akhirnya diserahkan ke Kementerian Keuangan.
BACA JUGA: Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Sukabumi, Terasa Sampai Cianjur!
Dia menegaskan bahwa proses ini akan diselesaikan dalam waktu dekat dan diharapkan dapat diajukan ke Kemenkeu dalam waktu seminggu.
“Minggu ini sudah clear dikerjakan oleh BNPB, seminggunya lagi baru kita ajukan ke Kemenkeu,” kata dia.
Hendri Prasetyadi, Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Cianjur, menambahkan bahwa masih ada ketidaksesuaian data yang perlu diperbaiki.
Dengan demikian, penanganan data korban gempa di Cianjur terus berlangsung agar bantuan dan pemulihan dapat tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA: Gempa Bumi Magnitudo 5,7 Mengguncang Banten, Terasa Sampai Cianjur
“Tadi sudah disampaikan BNPB usulan kita sebanyak 36.366 rumah rusak ada satu data KK datanya tidak lengkap,” singkat dia.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
