Budhy Setiawan: Dewan Etik Wujud Modernisasi Partai Golkar
CIANJURUPDATE.COM, Jakarta – Airlangga Hartarto secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2019 – 2024, dalam Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar 2019 di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, 3 – 5 Desember 2019. Saat itu pula ditetapkan struktur dewan baru, yakni Dewan Etik yang dipimpin oleh Mohammad Hatta.
Keberadaan Dewan Etik Partai Golkar itu disampaikan Steering Committee Munas X Partai Golkar, Budhy Setiawan. Kata Budhy, hal itu sesuai paradigma baru Partai Golkar.
“Ditetapkannya Dewan Etik dalam konstitusi adalah wujud modernisasi partai sesuai amanah Paradigma Baru Partai Golkar,” paparnya.
Dewan Etik yang sebelumnya bernama Majelis Etik bertugas untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Terkait integritas, etika, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan rekam jejak segenap kader partai yang akan diberikan jabatan strategis di lingkungan internal dan jabatan publik di eksternal Partai Golkar.
Budhy yang juga anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, kehadiran Dewan Etik sejalan dengan tujuan khusus partai politik. Tertuang dalam Undang-Undang Partai Politik untuk membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, semangat pembaharuan yang terkandung dalam Paradigma Baru Partai Golkar mengarahkan agar perubahan struktur dan kelembagaan berorientasi pada pemenuhan harapan rakyat.
“Partai Golkar harus sensitif terhadap hal-hal yang bisa menciderai harapan masyarakat. Maka dari itu upaya untuk menciptakan perubahan tersebut perlu dilakukan oleh sebuah lembaga khusus yang menangani proses internalisasi nilai-nilai etik dan moral,” tambah Budhy Setiawan.
