Cek cekbansos.siks.kemensos.go.id Siapa Tahu Anda jadi Penerima Bantuan BLT PKH Ibu Hamil dan Balita

Pemerintah menetapkan, penerima PKH terdiri dari dua komponen yang ada dalam keluarga.
Berikut rincian BLT PKH berdasarkan dua komponen tersebut.

a Komponen Kesehatan

b Komponen Pendidikan

Anak umur 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar.
Anak SD/sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp 900.000 per tahun.
Anak SMP/sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp 1.500.000 per tahun.
Anak SMA/sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp 2.000.000 per tahun.
Sementara itu, untuk kategori disabilitas berat dan lansia juga berhak mendapatkan bantuan masing-masing Rp 2.400.000 per tahun.

Pemerintah membatasi bantuan PKH jika dalam suatu keluarga terdapat ibu hamil, pelajar, lansia, atau disabilitas.

Penghitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal empat orang dalam satu keluarga, dengan rincian besaran bantuan sebagai berikut.

Ibu hamil/nifas dibatasi maksimal kehamilan kedua di dalam keluarga PKH.
Anak usia dini sebanyak-banyaknya dua anak di dalam keluarga PKH.
Anak usia sekolah SD/sederajat sebanyak-banyaknya satu anak dalam keluarga PKH.
Anak usia sekolah SMP/sederajat sebanyak-banyaknya satu anak di dalam keluarga PKH.
Anak usia sekolah SMA/sederajat sebanyak-banyaknya satu anak di dalam keluarga PKH.
Lanjut usia dengan usia 70 tahun atau lebih dari 70 tahun sebanyak- banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH.
Penyandang disabilitas berat sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH.
Apabila dalam suatu keluarga ada banyak anak dengan kategori usia yang berbeda-beda, yang didahulukan adalah anak usia dini.

Sementara itu, masyarakat yang memenuhi syarat dan kriteria penerima BLT PKH dapat mendaftarkan diri dengan tahapan sebagai berikut.

Warga (keluarga miskin) mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK.
Pendaftaran ini akan dibahas di musyawarah di tingkat desa atau kelurahan untuk menentukan kelayakan warga masuk ke dalam DTKS berdasarkan identifikasi awal (pre-list) maupun usulan baru.
Musyawarah desa atau musyarwah kelurahan (musdes/muskel) akan menghasilkan berita acara yang ditandangani oleh kepala desa atau lurah dan perangkat desa lainnya, untuk kemudian menjadi pre-list akhir.
Pre-list akhir ini digunakan oleh dinas sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS, melalui kunjungan rumah tangga.
Data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian dicatatkan di dalam aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) offline oleh operator desa/kecamatan, untuk kemudian diekspor berupa file extention SIKS.
File kemudian dikirim ke dinas sosial untuk dilakukan impor data ke dalam aplikasi SIKS online.
Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada bupati/wali kota.
Bupati/wali kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri.
Penyampaian dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifikasi validasi tadi ke SIKS-NG dan mengunggah surat pengesahan bupati/wali kota serta berita acara musdes/muskel.

Data penerima PKH dapat dilihat di laman https://dtks. kemensos.go.id/ dengan cara memasukkan NIK penerima manfaat

Setelah memenuhi persyaratan, Anda bisa mengecek status penerima bantuan PKH melalui laman https://cekbansos.siks.kemensos.go.id.

Apabila Anda mengalami kesulitan untuk mengakses laman tersebut, Anda bisa mengecek melalui website masing-masing pemerintah provinsi.

Untuk Provinsi Jawa Tengah, pengecekan dapat dilakukan melalui laman https://caribdt.dinsos.jatengprov.go.id
Untuk Provinsi Jawa Barat, bisa mengecek melalui laman https://bansos.pikobar.jabarprov.go.id/
Untuk Provinsi Jawa Timur, pengecekan bisa dilakukan melalui laman https://radarbansos.jatimprov.go.id/.
Kemudian, ketik NIK di kolom pencarian untuk penerima PKH. Apabila NIK mama terdaftar sebagai penerima bantuan, maka akan muncul keterangan “data tersedia”.

Setelah mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp3 juta, maka harus memenuhi sejumlah aturan yang telah ditetapkan.

Berikut kewajiban yang harus dipatuhi setelah mendapatkan bantuan:

Pada masa kehamilan, ibu hamil harus menjalani pemeriksaan di fasilitas kesehatan sebanyak empat kali, yakni saat usia kandungan 0-3 bulan, 4-6 bulan, dan dua kali pemeriksaan di usia 7-9 bulan.
Selama kehamilan, ibu hamil harus memberikan suplemen atau vitamin untuk menunjang kesehatan ibu dan anak.
Saat persalinan tiba, ibu hamil wajib melahirkan di fasilitas kesehatan.
Lalu untuk masa nifas, harus menjalani pemeriksaan hingga program KB pasca melahirkan.
Untuk program KB akan dilakukan pada minggu kesatu, keempat, dan keenam setelah melahirkan.(ct7/rez)