Cianjur Dihantui Kemiskinan, Kenaikan Harga BBM, dan Utang Daerah
CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Isu ekonomi seperti kemiskinan, rencana pemerintah menaikan harga BBM subsidi, dan utang daerah semakin membuat waswas masyarakat Kabupaten Cianjur. Akan tetapi, hingga kini belum terdengar inovasi atau inisiatif yang masif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur menghadapi hal ini.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur, angka kemiskinan di Kota Santri melonjak sejak 2019 – 2021.
Pada 2019, ada 207,07 ribu penduduk miskin dengan garis kemiskinan Rp350.760 per bulan. Kemudian, pada 2020 ada 234,47 ribu penduduk miskin dengan garis kemiskinan Rp371.699 per bulan. Sementara, pada 2021 angka warga miskin di Cianjur ada 260,04 ribu dengan garis kemiskinan Rp387.631 per bulan.
Selain itu, harga beberapa komoditi mulai mengalami kenaikan seiring mencuatnya rencana pemerintah menaikan harga BBM subsidi. Hal itu pun semakin membuat masyarakat tercekik dengan berkurangnya daya beli.
Ditambah, Pemkab Cianjur berencana mengajukan pinjaman daerah senilai Rp205 miliar untuk pembangungan infrstruktur jalan. Dengan jangka waktu 5 tahun, kemungkinan pelunasan utang daerah dibebankan pada periode pemerintahan selanjutnya.
Baca Juga: Penyaluran Bantuan Membeludak, Pintu Kantor Desa Sindanglaya Pecah
Pemkab Cianjur Kurang Inisiatif Atasi Isu Ekonomi
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung, Asep Suwarna menjelaskan, bisa saja angka kemiskinan di Cianjur itu sama tetapi yang membedakan adalah indikator garis kemiskinan. Faktor selanjutnya adalah masa Covid-19 sejak dua tahun lalu.
“Tetapi untuk UMKM Covid-19 tidak terlalu berpengaruh, justru yang berpengaruh itu pembatasan, karena tidak bisa berjualan,” kata dia ditemui Cianjur Update Rabu (31/8/2022).
