Cianjur Dihantui Kemiskinan, Kenaikan Harga BBM, dan Utang Daerah
Asep menilai, Pemkab Cianjur sejak masa Covid-19 kurang inisiatif dalam membantu masyarakat secara ekonomi. Ia berpendapat, belum ada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat secara langsung.
“Harusnya ada trobosan dari Pemkab Cianjur agar masyarakat itu tersentuh, saya lihat baru sekarang ini aja ada (Car Free Day) CFD dan (Car Free Night) CFN. Sementara dulu apalagi ketika Covid-19 dia tidak melakukan apa-apa,” ungkap dia.
Direktur Utama BPRS Gaido Bank Syariah Cianjur ini pun menyebut, bantuan langsung yang diberikan Pemkab Cianjur tentu akan terbatas. Sehingga, ia menilai bantuan ini hanya sekadar program.
“Cuma saya lihat sejak masa Covid-19 itu inisiatifnya kurang, sehingga masyarakat itu survive sendiri, memang Pemkab Cianjur membiarkan. Termasuk dinas-dinasnya,” jelas dia.
Selain itu, Asep mengaku pernah diundang ke Pendopo Cianjur pada masa Covid-19. Pemkab Cianjur meminta bantuan untuk tenaga kesehatan (nakes). Akan tetapi, ia menyebut bantuan tersebut tidak terlalu memberikan dampak.
“Saya lebih condong ke bantuan pemberdayaan. Dia tidak memikirkan efek ke masyarakat yang lebih luas. Saya juga tidak tahu tiga tahun ini bupati ngapain aja sih? Sehingga akhirnya setelah pasca Covid-19 masyarakat sudah terbiasa dibiarkan, akhirnya mereka berusaha sendiri juga. Akhirnya respect ke pemkab semakin berkurang,” jelas dia.
Baca Juga: Harga Telur di Cianjur Naik, Imbas Isu Kenaikan Harga BBM?
Harga BBM Naik, Optimalisasi Bantuan Perlu Dilakukan
Menanggapi rencana pemerintah menaikan harga BBM subsidi, Asep menyebut hal itu tidak salah selagi tujuannya baik. Akan tetapi, dampak dari kenaikan BBM itu yang salah. Kemudian, saat ini ditanggulangi dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk masyarakat.
