Cianjur Dihantui Kemiskinan, Kenaikan Harga BBM, dan Utang Daerah
“Lalu, alasannya naik karena tidak tepat sasaran, BSU juga belum tentu tepat sasaran. Hanya menurut saya, BUMN Pertamina itu jangan ditarget untung, atau mencari keuntungan dari penjualan. Kalau diubah ke pemenuhan hak masyarakat, tidak akan ada kenaikan harga,” jelas Asep.
Asep menilai, subsidi merupakan sebuah keharusan. Sebab, rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. “Kalau sekarang emang nggak tepat, ada subsidi lalu dinaikan harganya, nanti ujungnya ke penurunan daya beli,” ucap dia.
Maka dari itu, Asep menilai Pemkab Cianjur harus melakukan optimalisasi dalam pemberian BSU. Pemkab Cianjur harus ikut serta lebih dekat dengan masyarakat dalam mengelola bantuan ini. Apalagi, data penerima kini berasal dari pemerintah pusat.
“Saya agak tidak setuju kalau bantuan langsung itu diserahkan ke orangnya karena tidak efektif. Dulu di Jakarta itu ada yang diserahkan barangnya ada kebocoran, apalagi uang. Makanya saya harapkan BSU ini pemkab yang mengelolanya karena dia tahu persis masyarakatnya di mana,” jelas dia.
Baca Juga: Pinjaman Daerah Pemkab Cianjur: Potensi Korupsi dan Pengawasan DPRD
Pinjaman Daerah Cianjur Cenderung ke Program Politik
Menyikapi pinjaman daerah yang diajukan Pemkab Cianjur senilai Rp205 miliar untuk pembangunan infrastruktur, Asep menilai hal ini lebih cenderung ke program politik. Mendekati 2024, bupati harus memiliki jejak, akan tetapi malah mengorbankan hak-hak masyarakat cianjur dengan beban pinjaman.
“Tetapi, media untuk orang mencari penghasilan itu nggak ada, harusnya kan dibuka dulu lapangan kerja, baru masuk pendapatan, ini langsung pinjam. Makanya akhirnya masyarakat dibiarkan bekerja asalkan pemkab dapat pendapatan,” ucap dia.
