CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Isu ekonomi seperti kemiskinan, rencana pemerintah menaikan harga BBM subsidi, dan utang daerah semakin membuat waswas masyarakat Kabupaten Cianjur. Akan tetapi, hingga kini belum terdengar inovasi atau inisiatif yang masif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur menghadapi hal ini.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur, angka kemiskinan di Kota Santri melonjak sejak 2019 – 2021.
Pada 2019, ada 207,07 ribu penduduk miskin dengan garis kemiskinan Rp350.760 per bulan. Kemudian, pada 2020 ada 234,47 ribu penduduk miskin dengan garis kemiskinan Rp371.699 per bulan. Sementara, pada 2021 angka warga miskin di Cianjur ada 260,04 ribu dengan garis kemiskinan Rp387.631 per bulan.
Selain itu, harga beberapa komoditi mulai mengalami kenaikan seiring mencuatnya rencana pemerintah menaikan harga BBM subsidi. Hal itu pun semakin membuat masyarakat tercekik dengan berkurangnya daya beli.
Ditambah, Pemkab Cianjur berencana mengajukan pinjaman daerah senilai Rp205 miliar untuk pembangungan infrstruktur jalan. Dengan jangka waktu 5 tahun, kemungkinan pelunasan utang daerah dibebankan pada periode pemerintahan selanjutnya.
Baca Juga: Penyaluran Bantuan Membeludak, Pintu Kantor Desa Sindanglaya Pecah
Pemkab Cianjur Kurang Inisiatif Atasi Isu Ekonomi
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung, Asep Suwarna menjelaskan, bisa saja angka kemiskinan di Cianjur itu sama tetapi yang membedakan adalah indikator garis kemiskinan. Faktor selanjutnya adalah masa Covid-19 sejak dua tahun lalu.
“Tetapi untuk UMKM Covid-19 tidak terlalu berpengaruh, justru yang berpengaruh itu pembatasan, karena tidak bisa berjualan,” kata dia ditemui Cianjur Update Rabu (31/8/2022).
Asep menilai, Pemkab Cianjur sejak masa Covid-19 kurang inisiatif dalam membantu masyarakat secara ekonomi. Ia berpendapat, belum ada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat secara langsung.
“Harusnya ada trobosan dari Pemkab Cianjur agar masyarakat itu tersentuh, saya lihat baru sekarang ini aja ada (Car Free Day) CFD dan (Car Free Night) CFN. Sementara dulu apalagi ketika Covid-19 dia tidak melakukan apa-apa,” ungkap dia.
Direktur Utama BPRS Gaido Bank Syariah Cianjur ini pun menyebut, bantuan langsung yang diberikan Pemkab Cianjur tentu akan terbatas. Sehingga, ia menilai bantuan ini hanya sekadar program.
“Cuma saya lihat sejak masa Covid-19 itu inisiatifnya kurang, sehingga masyarakat itu survive sendiri, memang Pemkab Cianjur membiarkan. Termasuk dinas-dinasnya,” jelas dia.
Selain itu, Asep mengaku pernah diundang ke Pendopo Cianjur pada masa Covid-19. Pemkab Cianjur meminta bantuan untuk tenaga kesehatan (nakes). Akan tetapi, ia menyebut bantuan tersebut tidak terlalu memberikan dampak.
“Saya lebih condong ke bantuan pemberdayaan. Dia tidak memikirkan efek ke masyarakat yang lebih luas. Saya juga tidak tahu tiga tahun ini bupati ngapain aja sih? Sehingga akhirnya setelah pasca Covid-19 masyarakat sudah terbiasa dibiarkan, akhirnya mereka berusaha sendiri juga. Akhirnya respect ke pemkab semakin berkurang,” jelas dia.
Baca Juga: Harga Telur di Cianjur Naik, Imbas Isu Kenaikan Harga BBM?
Harga BBM Naik, Optimalisasi Bantuan Perlu Dilakukan
Menanggapi rencana pemerintah menaikan harga BBM subsidi, Asep menyebut hal itu tidak salah selagi tujuannya baik. Akan tetapi, dampak dari kenaikan BBM itu yang salah. Kemudian, saat ini ditanggulangi dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk masyarakat.
“Lalu, alasannya naik karena tidak tepat sasaran, BSU juga belum tentu tepat sasaran. Hanya menurut saya, BUMN Pertamina itu jangan ditarget untung, atau mencari keuntungan dari penjualan. Kalau diubah ke pemenuhan hak masyarakat, tidak akan ada kenaikan harga,” jelas Asep.
Asep menilai, subsidi merupakan sebuah keharusan. Sebab, rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. “Kalau sekarang emang nggak tepat, ada subsidi lalu dinaikan harganya, nanti ujungnya ke penurunan daya beli,” ucap dia.
Maka dari itu, Asep menilai Pemkab Cianjur harus melakukan optimalisasi dalam pemberian BSU. Pemkab Cianjur harus ikut serta lebih dekat dengan masyarakat dalam mengelola bantuan ini. Apalagi, data penerima kini berasal dari pemerintah pusat.
“Saya agak tidak setuju kalau bantuan langsung itu diserahkan ke orangnya karena tidak efektif. Dulu di Jakarta itu ada yang diserahkan barangnya ada kebocoran, apalagi uang. Makanya saya harapkan BSU ini pemkab yang mengelolanya karena dia tahu persis masyarakatnya di mana,” jelas dia.
Baca Juga: Pinjaman Daerah Pemkab Cianjur: Potensi Korupsi dan Pengawasan DPRD
Pinjaman Daerah Cianjur Cenderung ke Program Politik
Menyikapi pinjaman daerah yang diajukan Pemkab Cianjur senilai Rp205 miliar untuk pembangunan infrastruktur, Asep menilai hal ini lebih cenderung ke program politik. Mendekati 2024, bupati harus memiliki jejak, akan tetapi malah mengorbankan hak-hak masyarakat cianjur dengan beban pinjaman.
“Tetapi, media untuk orang mencari penghasilan itu nggak ada, harusnya kan dibuka dulu lapangan kerja, baru masuk pendapatan, ini langsung pinjam. Makanya akhirnya masyarakat dibiarkan bekerja asalkan pemkab dapat pendapatan,” ucap dia.
Asep menilai pinjaman daerah untuk Cianjur ini bisa tepat namun saat ini bukan waktu yang tepat. Apalagi jika peruntukannya adalah pembangunan jalan ke pelosok, itu tidak membantu secara ekonomi. Tetapi, akan menaikan nama politikus di masyarakat.
“Kalau pembangunannya ke Cianjur selatan itu lebih masuk akal. Karena ke selatan itu hanya tinggal menunggu akses,” kata dia.
Maka dari itu, Asep berharap arah penggunaan pinjaman daerah ini bisa diubah. Penggunaannya harus jelas dan transparan. Ia pun menduga DPRD Cianjur memiliki kepentingan dari adanya pinjaman daerah ini.
“Mungkin di DPRD juga ada kepentingan, mungkin di dapilnya ada jalan jelek, kan dia bisa nebeng, kalau begitu akan lebih tidak tepat. Makanya DPRD juga harus lebih transaparan juga,” ungkap dia.
Baca Juga: Peringati May Day 2022, Buruh SPN Tagih Janji Bupati Cianjur
Kebutuhan Naik, Buruh Cianjur Minta Naik Gaji
Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Cianjur Hendra Malik mengatakan, dari sisi buruh isu ekonomi di Cianjur sangat mengkhawatirkan. Sebab, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Cianjur paling rendah ketimbang kabupaten/kota tetangga, seperti Sukabumi, Bogor, dan Purwakarta.
“Sekarang apalagi ditambah muncul isu kenaikan BBM, karena kebutuhan pokok ikut naik. Kebayang, UMK rendah terus harga kebutuhan bahan pokok naik, bagaimana nasib buruh Cianjur,” jelas dia.
Menanggapi pinjaman daerah yang diajukan Pemkab Cianjur, Hendra mempertanyakan manfaat dan urgensi pinjaman itu untuk masyarakat Cianjur. Ia menilai, pinjaman itu harus diperhitungkan.
“Ini kan harus diperhitungkan karena yang dipinjam itu Rp205 miliar, dari mana pengembaliannya, bunga yang dibayar berapa, ketika ditotalkan sangat luar biasa,” ucap dia.
Ia menilai, pinjaman daerah ini terkesan dipaksakan. Sebab, masyarakat Cianjur banyak yang tidak mengetahui soal rencana pinjaman daerah tersebut. “Pemkab Cianjur pinjam berapa, untuk apa, persentase bunga bank nya berapa, nanti bayarnya jadi berapa kan nggak tahu,” ucap dia.
Maka dari itu, DPRD Cianjur harus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan pinjaman daerah ini. “Mungkin ada peluang untuk korupsi oleh oknum yang mau memanfaatkan itu,” ucap dia.
Ia pun meminta Pemkab dan DPRD Cianjur memperhatikan nasib buruh di Kota Santri yang hingga kini tidak memiliki jaring pengaman yang dikeluarkan pemerintah daerah. Apalagi mendekati penggantian tahun, harga kebutuhan pokok akan naik, sehingga buruh tentu akan meminta naik gaji.
“Yakin buruh juga akan meminta naik gaji, akan terjadi aksi unjuk rasa untuk memperjuangkan buruh Cianjur,” jelas dia.
Pihaknya mengaku sudah meminta kepada Pemkab dan DPRD Cianjur untuk membuat Peraturan Bupati dan Perda khusus sebagai jaring pengaman buruh. Ia berharap tahun ini hal itu bisa terealisasi dan terlaksana.
“Sehingga, pengawasan bisa benar-benar dilakukan dan tidak ada perusahaan yang melanggar perbup dan perda dalam hal ketenagakerjaan,” tutup dia.
Baca Juga: Tingkat Pengangguran Terbuka di Cianjur Melonjak, Kemiskinan Ekstrem Terus Mengintai
Klarifikasi dan Upaya Pemkab Cianjur Atasi Isu Ekonomi
Menyikapi isu ekonomi di Cianjur ini, Pemkab Cianjur meluncurkan program timbel kanyaah untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan. Sehingga warga miskin yang tidak mendapat bantuan bisa dibantu.
“Jadi warga yang benar-benar miskin terutama jompo ini diberi makanan (timbel) setiap pagi dan sore, dan itu setiap hari diantar,” kata Bupati Cianjur H Herman Suherman.
Makanan dari program ini diambil dari UMKM atau pelaku usaha warung nasi yang ada di sekitar masyarakat. Herman menyebut, target dari program ini adalah masyarakat terlantar yang benar-benar tidak makan.
“Hal itu sudah sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Cianjur sudah menindaklanjuti,” kata dia.
Ditanya soal program lain yang diperuntukan membantu masyarakat secara lebih luas, Herman menyebut pihaknya belum meluncurkan program lagi. Akan tetapi, pihaknya menyebut sudah rapat dengan Kemendagri soal rencana program membantu masyarakat.
“Bisa saja padat karya, saluran irigasi, untuk menambah pekerjaan untuk bisa menambah penghasilan, dan itu bisa didanai dari dana BTT,” sebut Herman.
Menanggapi angka kemiskinan yang dipublikasikan BPS Cianjur, Herman menyebut itu bukan daftar kebutuhan masyarakat, tetapi keinginan. Ia menilai, masyarakat Cianjur yang berkecukupan masih banyak yang ingin meminta bantuan.
“Masa 40 persen warga Cianjur miskin? Karena kadang BPNT pun untuk warga berkecukupan itu dapet, itu daftar keinginan. Seperti keinginan mobil mewah, kalau kebutuhan ya beda lagi,” sebut dia.
Mereka yang berkucupan bisa mendapat bantuan karena daftar melalui RT setempat. Herman menyebut, mereka yang berkucukupan dan terlanjut mendapat bantuan, maka akan ditempel stiker penerima bantuan di rumah yang bersangkutan.
“Kedepannya, harus sesuai sasaran, makanya yang sudah terlanjur yang rumahnya bagus, makanya kita tempel stiker dia dapat bantuan,” tutup dia.(afs)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
