Cianjur Dihantui Kemiskinan, Kenaikan Harga BBM, dan Utang Daerah
Asep menilai pinjaman daerah untuk Cianjur ini bisa tepat namun saat ini bukan waktu yang tepat. Apalagi jika peruntukannya adalah pembangunan jalan ke pelosok, itu tidak membantu secara ekonomi. Tetapi, akan menaikan nama politikus di masyarakat.
“Kalau pembangunannya ke Cianjur selatan itu lebih masuk akal. Karena ke selatan itu hanya tinggal menunggu akses,” kata dia.
Maka dari itu, Asep berharap arah penggunaan pinjaman daerah ini bisa diubah. Penggunaannya harus jelas dan transparan. Ia pun menduga DPRD Cianjur memiliki kepentingan dari adanya pinjaman daerah ini.
“Mungkin di DPRD juga ada kepentingan, mungkin di dapilnya ada jalan jelek, kan dia bisa nebeng, kalau begitu akan lebih tidak tepat. Makanya DPRD juga harus lebih transaparan juga,” ungkap dia.
Baca Juga: Peringati May Day 2022, Buruh SPN Tagih Janji Bupati Cianjur
Kebutuhan Naik, Buruh Cianjur Minta Naik Gaji
Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Cianjur Hendra Malik mengatakan, dari sisi buruh isu ekonomi di Cianjur sangat mengkhawatirkan. Sebab, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Cianjur paling rendah ketimbang kabupaten/kota tetangga, seperti Sukabumi, Bogor, dan Purwakarta.
“Sekarang apalagi ditambah muncul isu kenaikan BBM, karena kebutuhan pokok ikut naik. Kebayang, UMK rendah terus harga kebutuhan bahan pokok naik, bagaimana nasib buruh Cianjur,” jelas dia.
Menanggapi pinjaman daerah yang diajukan Pemkab Cianjur, Hendra mempertanyakan manfaat dan urgensi pinjaman itu untuk masyarakat Cianjur. Ia menilai, pinjaman itu harus diperhitungkan.
“Ini kan harus diperhitungkan karena yang dipinjam itu Rp205 miliar, dari mana pengembaliannya, bunga yang dibayar berapa, ketika ditotalkan sangat luar biasa,” ucap dia.
