Cianjur Dihantui Kemiskinan, Kenaikan Harga BBM, dan Utang Daerah
Ia menilai, pinjaman daerah ini terkesan dipaksakan. Sebab, masyarakat Cianjur banyak yang tidak mengetahui soal rencana pinjaman daerah tersebut. “Pemkab Cianjur pinjam berapa, untuk apa, persentase bunga bank nya berapa, nanti bayarnya jadi berapa kan nggak tahu,” ucap dia.
Maka dari itu, DPRD Cianjur harus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan pinjaman daerah ini. “Mungkin ada peluang untuk korupsi oleh oknum yang mau memanfaatkan itu,” ucap dia.
Ia pun meminta Pemkab dan DPRD Cianjur memperhatikan nasib buruh di Kota Santri yang hingga kini tidak memiliki jaring pengaman yang dikeluarkan pemerintah daerah. Apalagi mendekati penggantian tahun, harga kebutuhan pokok akan naik, sehingga buruh tentu akan meminta naik gaji.
“Yakin buruh juga akan meminta naik gaji, akan terjadi aksi unjuk rasa untuk memperjuangkan buruh Cianjur,” jelas dia.
Pihaknya mengaku sudah meminta kepada Pemkab dan DPRD Cianjur untuk membuat Peraturan Bupati dan Perda khusus sebagai jaring pengaman buruh. Ia berharap tahun ini hal itu bisa terealisasi dan terlaksana.
“Sehingga, pengawasan bisa benar-benar dilakukan dan tidak ada perusahaan yang melanggar perbup dan perda dalam hal ketenagakerjaan,” tutup dia.
Baca Juga: Tingkat Pengangguran Terbuka di Cianjur Melonjak, Kemiskinan Ekstrem Terus Mengintai
Klarifikasi dan Upaya Pemkab Cianjur Atasi Isu Ekonomi
Menyikapi isu ekonomi di Cianjur ini, Pemkab Cianjur meluncurkan program timbel kanyaah untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan. Sehingga warga miskin yang tidak mendapat bantuan bisa dibantu.
“Jadi warga yang benar-benar miskin terutama jompo ini diberi makanan (timbel) setiap pagi dan sore, dan itu setiap hari diantar,” kata Bupati Cianjur H Herman Suherman.
