Cianjur Peringkat Empat Indeks Kerawanan Pemilu se-Pulau Jawa
Selain itu, pihaknya akan meminta bantuan kepada Polda Jabar dalam proses pengamanan di Pilkada Cianjur 2020 mendatang. Polisi juga akan memberikan penyuluhan bagi masyarakat agar Pilkada berlangsung aman.
“Jelas kami akan minta bantuan dari Polda untuk BKO, satu Brimob, Sabhara, juga satuan tugas Polda akan di up ke kita. Kedua saya akan berusaha untuk berkeliling bersama pejabat Polres untuk memberikan masukan kepada masyarakat bahwa Pilkada ini adalah untuk damai dan untuk bahagia,” kata dia.
Polisi akan mempidanakan penyebar hoaks atau berita bohong. “Jika akan menyebabkan permusuhan dan perpecahan di masyarakat.” pungkasnya.
Tanggapan KPU
Sementara itu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Cianjur, Hilman Wahyudi, menyatakan yang memiliki peran terbesar dalam IKP di Cianjur bukan dari pihak penyelenggara. Peran terbesar berasal dari publik.
“Kan ada empat dimensi. Yang dijadikan variabel kerawanan pemilu itu yang merujuk langsung ke penyelenggara hanya satu, di luar itu yang terkait dengan publik, maka secara garis besar saya menilai dari kerawanan yang menjadi sorotan Bawaslu RI ini lebih cenderung aspek di luar penyelenggara dalam membuat indeks,” tuturnya.
Ia pun memberikan sejumlah contoh kasus pada Pilkada Cianjur di tahun 2015. Ia mengatakan, kerawanan itu ada karena ada pertarungan antar kelompok mengatasnamakan pendukung tertentu yang tidak suka terhadap pemerintah daerah saat itu.
“Intinya pertarungan antar pendukung ini yang membuat indeks kerawanan tinggi. Seperti di tahun 2015 yaitu kesalahan penyelenggaraan yang saya ingat adalah kesalahan sikap yang diambil oleh salah satu PPK di Sindangbarang, hanya itu saja,” kata dia.
