CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Sejumlah kelompok masyarakat di Kabupaten Cianjur tercekik inflasi akibat kenaikan harga BBM Bersubsidi. Seluruh wilayah termasuk Cianjur pun terancam mengalami inflasi yang semakin memberatkan masyarakat.
Sementara itu, Pemerintah Pusat meluncurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM kepada masyarakat. Masyarakat yang terdaftar akan mendapatkan bantuan senilai Rp600 ribu.
Meskipun begitu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur belum bergerak lebih masif untuk ikut serta turun membantu masyarakat. Sejumlah pakar mendesak Pemkab Cianjur untuk ikut serta atasi inflasi.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur Herlan Firmansyah mengatakan, sektor yang akan terdampak langsung dari kenaikan harga BBM adalah seltor transportasi. Kemudian, sektor industri dan makanan pun akan ikut tersampak.
“Estimasinya akan mendorong inflasi dibulan September dikisaran 6 sampai 7 persen,” kata dia kepada Cianjur Update, Sabtu (10/9/2022).
Maka dari itu, Herlan berpendapat, Pemkab Cianjur harus segera menyiapkan serta mengucurkan bantuan sosial. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Agar dampak kenaikan BBM tidak menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi,” ucap dia.
BACA JUGA: Tunggu SK Bupati, Ini Tarif Baru Angkot di Kabupaten Cianjur
Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung Asep Suwarna menilai, Pemkab Cianjur sejak masa Covid-19 kurang inisiatif dalam membantu masyarakat secara ekonomi. Ia berpendapat, belum ada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat secara langsung.
“Harusnya ada trobosan dari Pemkab Cianjur agar masyarakat itu tersentuh, saya lihat baru sekarang ini aja ada (Car Free Day) CFD dan (Car Free Night) CFN. Sementara dulu apalagi ketika Covid-19 dia tidak melakukan apa-apa,” ungkap dia.
Direktur Utama BPRS Gaido Bank Syariah Cianjur ini pun menyebut, bantuan langsung yang diberikan Pemkab Cianjur tentu akan terbatas. Sehingga, ia menilai bantuan ini hanya sekadar program.
“Cuma saya lihat sejak masa Covid-19 itu inisiatifnya kurang, sehingga masyarakat itu survive sendiri, memang Pemkab Cianjur membiarkan. Termasuk dinas-dinasnya,” jelas dia.
Sementara itu, Bupati Cianjur H Herman Suherman mengatakan, kenaikan harga BBM merupakan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga, menurutnya, Pemkab Cianjur tidak bisa berbuat apa-apa.
“Ini udah kebijakan pemerintah pusat yang pemkab sendiri tidak bisa apa-apa itu. Sudah ada program (bantuan) dari pemerintah pusat,“ ucap dia
Ditanya soal peran serta Pemkab Cianjur dalam membantu masyarakat mengatasi inflasi, Herman menyebut pihaknya sudah merencanakan sejumlah program. Termasuk pasar murah.
“Inflasi itu ada program pasar murah, pertanian, kemarin juga dibahas sama pak sekda,” jelas dia.
Sementata itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Cianjur Cecep M Alamsyah belum menanggapi permintaan wawancara Cianjur Update.(afs)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
