Data Kematian Akibat Covid-19 Dihapus Pemerintah, Begini Penjelasannya!
Sambil menunggu proses pembersihan, Jodi memastikan untuk sementara pemerintah masih menggunakan lima indikator lain untuk asesmen, yakni BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di RS, pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat.
Sebagai informasi, sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (9/8/2021) menyebut telah mengeluarkan indikator kematian dalam menilai level PPKM di berbagai daerah.
Alasannya, indikator kematian dianggap menimbulkan distorsi dalam penilaian level PPKM karena banyak input data yang tidak update dari berbagai daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengkritik keputusan pemerintah menghapuskan data kematian tersebut.
Menurutnya, data kematian akibat Covid-19 harusnya menjadi salah satu landasan dalam menentukan level dan implementasi PPKM di berbagai daerah. Dia menilai pemerintah harusnya memperbaiki kualitas data, bukan menghilangkan data kematian.
“Jika masalahnya adalah data kematian yang tidak update maka seharusnya kualitas datanya yang ditingkatkan, bukan data kematiannya yang tidak digunakan sebagai indikator dalam menentukan level dari PPKM,” ujar Syarief dalam keterangannya, Rabu (11/8/2021).
(sis)
Sumber: Detik.Com
