CIANJURUPDATE.COM – Bakal calon Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk memastikan dunia pendidikan di Jawa Barat terbebas dari praktik kapitalisasi.
Ia menyoroti maraknya pungutan di sekolah negeri serta mahalnya biaya masuk yang membebani masyarakat, terutama dari kalangan kurang mampu.
Menurut Dedi, pendidikan adalah hak dasar yang harus diakses oleh seluruh warga tanpa terkendala faktor ekonomi.
BACA JUGA: Tanpa Honor, Susi Pudjiastuti Siap Berkontribusi untuk Jabar
“Sekolah negeri seharusnya tidak menjadi lahan bisnis. Pendidikan harus kembali pada prinsip dasar sebagai hak bagi seluruh anak bangsa,” ujarnya dilansir jabarprov.go.id, Jumat (21/2/2025).
Dedi juga mengkritisi sistem zonasi yang kerap disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan.
Ia berjanji akan memperketat pengawasan dan menindak tegas praktik jual beli kursi di sekolah negeri.
BACA JUGA: Jawa Barat Darurat Perokok Anak, 75 Persen Remaja Pernah Coba Rokok
“Zonasi harus tetap mengutamakan pemerataan akses pendidikan, bukan justru menjadi peluang bisnis bagi pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Selain itu, ia berencana mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan guna mengurangi ketergantungan sekolah terhadap sumbangan dari orang tua siswa.
“Jika anggaran dikelola dengan baik, tidak ada alasan bagi sekolah negeri untuk membebankan biaya tambahan kepada siswa,” katanya.
BACA JUGA: Efisiensi Anggaran Ala Dedi Mulyadi, Pangkas Hura-hura, Fokus pada Masyarakat
Dedi Mulyadi berharap, dengan kebijakan yang tepat, pendidikan di Jawa Barat dapat menjadi lebih inklusif dan berkualitas, tanpa ada kendala ekonomi yang menghalangi anak-anak untuk mengenyam pendidikan yang layak.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
