CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Sajajar Institute menggelar aksi demo di depan Pendopo Cianjur, Kamis (12/03/2020). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pemerintah yang dinilai lalai dalam pelayanan kesehatan.
Berdasarkan pernyataan sikap Sajajar Institiute, kelalaian tersebut diduga terjadi ketika salah seorang warga Kampung Pangawaren, Desa Sukaratu, Kecamatan Bojongpicung, Ayi (60) beserta istri dan saudaranya terbakar karena ledakan tabung gas LPG 3 Kg yang bocor.
Saat itu, Puskesmas Bojongpicung menolak Ayi untuk mendapatkan pertolongan pertama menggunakan BPJS PBI. Dengan demikian, Ayi harus membayar biaya pengobatan seharga Rp200 ribu dan tidak dirujuk ke RSUD Cianjur.
Massa aksi pun menuntut pemerintah agar memberikan sanksi indisipliner kepada oknum pegawai dan Kepala Puskesmas Bojongpicung. Keduanya dinilai telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Setelah itu, massa aksi pun melakukan audiensi bersama pihak BPJS Kesehatan, Kepala Puskesmas Bojongpicung, dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur agar menemukan titik permasalahan dari kasus ini.
Jadi Pelajaran
Kepala Puskesmas Bojongpicung, Heni Supenti mengatakan, inti dari permasalah ini adalah miskomunikasi antara pihak petugas puskesmas dengan pasien yang datang. Ia mengatakan, sebelumnya perwakilan keluarga menyebut pasien kecelakaan ketika bekerja.
“Makanya ada biaya yang dikeluarkan, dan ketika dikonfirmasi, ternyata dia hanya pekerja informal. Ya sudah uangnya dikembalikan, nanti kartu kepesertaan BPJS-nya akan diminta,” tuturnya kepada wartawan.
Sementara itu, Sekretaris Dinkes Kabupaten Cianjur, dr Irvan Nur Fauzy, mengatakan, asprasi yang disampaikan Sajajar Institute bertujuan untuk perbaikan pelayanan kesehatan di masa depan. Menurutnya, pernyataan sikap yang disampaikan sangat logis dan realistis.
“Di akhir juga tadi kita memberikan apresiasi dan menjadi pembelajaran yang sangat bak untuk pelayanan yang baik ke depannya,” kata dia.
Ia menilai, petugas puskesmas sudah bersungguh-sungguh dalam memberikan penanganan. Namun, ia menyebut, ada kesalahan persepsi tentang pasien yang datang. Itu karena pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah merupakan hal yang berbeda.
“Jadi puskesmas berpersepsi ada pemberi upahnya, jadi pasien masih berada di sektor informal sehingga BPJS bisa digunakan,” ungkap dia.
Pihak puskesmas, lanjut dr Irvan, sudah memberikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. “Di lapangan sebenarnya sudah clear, tapi kita memetik pelajaran berharga dari peristiwa ini.” tutupnya.
Jalannya aksi demo di depan Pendopo Cianjur ini berlangsung tertib dengan pengawalan personel keamanan. (afs/rez)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
