CIANJURUPDATE.COM – Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, menjadi salah satu dari 15 desa yang mengikuti seleksi Desa Sadar Hukum (DSH) tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2025.
Sosialisasi dan pra penilaian kegiatan tersebut berlangsung di Aula Desa Sukamanah pada Jumat (25/4/2025), sebagai langkah awal sebelum proses penilaian lapangan yang akan berlangsung pada Juli mendatang.
Pengelola Sadar Hukum dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Cianjur, M Dani Murdani menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal bagi personel yang akan terlibat dalam penilaian nanti.
“Agenda hari ini adalah pemahaman terhadap rangkaian kegiatan penilaian yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2025. Tahun ini ada 15 desa dari wilayah utara, tengah, dan selatan yang mengikuti seleksi. Desa Sukamanah merupakan satu-satunya peserta dari Kecamatan Cugenang,” ujarnya.
Dani juga menyampaikan bahwa dari 15 desa, baru 11 desa yang telah menyerahkan berkas administrasi penilaian, sementara panitia masih menunggu berkas dari 4 desa lainnya hingga minggu depan. Panitia sudah mengunggah semua data yang masuk ke dalam sistem.
BACA JUGA: IMM Cianjur Gelar Aksi Rutin Dukung Palestina di Lampu Gentur
“Nantinya, penilaian dilakukan oleh tim dari Kantor Pemprov Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, serta Bagian Hukum Pemda Cianjur. Dari total peserta, kami akan memilih 4 desa sebagai lokus objek penilaian, berdasarkan kelengkapan berkas dan kondisi geografis desa,” jelasnya.
Ia juga berharap agar lebih banyak desa di Kabupaten Cianjur mengikuti seleksi Desa Sadar Hukum di masa mendatang karena manfaatnya yang besar bagi pembangunan hukum di tingkat desa.
Sementara itu, Kepala Desa Sukamanah, Indra Surya Pradana, mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat desa.
“Alhamdulillah, hari ini kami telah mengikuti bimbingan sekaligus pra penilaian lomba Desa Sadar Hukum tahun 2025. Ini bagian dari persiapan menghadapi penilaian lapangan oleh tim dari Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat pada bulan Juli nanti,” ungkap Indra.
Ia menambahkan bahwa program ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa, serta mendorong terciptanya lingkungan yang tertib dan aman.
BACA JUGA: Pemkab Cianjur Berhentikan Puluhan Pegawai Non-ASN karena Tidak Memenuhi Syarat
“Ini program berkelanjutan yang sangat baik untuk kemajuan desa. Kami berharap Desa Sukamanah bisa memberikan yang terbaik dalam seleksi ini,” tutupnya.
Editor: Afsal Muhammad
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
