Diisukan Bermain Proyek, Postingan Pjs Bupati Dibanjiri Komentar Miring
“Bahkan ada dugaan kabar penggiringan bagi pemenang pengadaan APD itu,” tutur Ihsan, Selasa (24/11/2020).
Ihsan menilai, seharusnya pengadaan APD protokol kesehatan penyelenggaraan Pilkada tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin mendapat keuntungan. Terlebih di tengah pandemi covid-19, sebisa mungkin anggaran dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin.
“Kami mempertanyakan RAB (rencana anggaran biaya) pengadaannya. Sesuai atau tidak dengan yang dialokasikan,” kata dia.
Himpec berencana menggelar aksi ke Pendopo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Mereka mendesak supaya malasah ini diusut tuntas dan soal indikasi keterlibatan pihak-pihak yang dekat dengan pemerintahan di lingkungan Pemkab Cianjur.
Sementara itu, Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Asep Hisamudin enggan berkomentar banyak soal indikasi penggiringan pemenang pengadaan APD protokol kesehatan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi covid-19. Namun, Asep mengaku proses pengadaan APD telah dilaksanakan sesuai aturan.
“Saya no comment. Itu kan arahnya subjektif. Bisa iya, bisa tidak istilahnya. Tergantung kaca mata karena yang ditunjuk satu, yang ingin banyak. Tapi yang jelas, semua mekanisme sudah ditempuh,” tutur Asep di ruang kerjanya, Selasa (24/11/2020).
Asep menjelaskan, dari awal pengadaan APD protokol kesehatan dalam Pilkada akan ditenderkan. Namun, kondisinya tidak memungkinkan melaksanakan tender karena waktu yang terlalu sempit.
“Kebutuhan APD itu mendesak dan darurat, makanya pengadaan dilakukan dengan penunjukan langsung. Kita juga sudah konsultasikan dengan Barjas (Barang dan Jasa),” jelas Asep.
