Dinilai Abaikan Temuan BPK, Prabhu Indonesia Jaya Akan Laporkan Bapenda Cianjur ke APH
“Pembiayaan PPJ krusial untuk meningkatkan kualitas lampu jalan dan pemasangan baru di jalan-jalan,” jelasnya.
Hendra menambahkan bahwa di lapangan, banyak jalan yang belum memiliki penerangan memadai, dan banyak lampu penerangan umum yang rusak.
BACA JUGA: Debat Cianjur Pilkada Cianjur 2024 Dilakukan di Hotel Amen Cipanas, Ini Tema yang Akan Dibahas
“Saya harap APH bisa mengusut tuntas kasus ini agar masyarakat Cianjur mendapatkan kejelasan,” pungkasnya.
Sebelumnya, dugaan penyimpangan dana PPJ di Cianjur menjadi sorotan publik.
Muncul kecurigaan bahwa dana tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah elite birokrat, termasuk kepala daerah dan pegawai ASN serta non-ASN di lingkungan Bapenda Cianjur.
Dugaan ini diperkuat oleh alokasi anggaran sebesar Rp3,3 miliar untuk insentif pemungutan PPJ di Bapenda Cianjur.
“Dana sebesar itu terdiri dari belanja insentif ASN dan kepala daerah atas pemungutan PPJ sebesar Rp1,995 miliar,” ujarnya, Jumat (1/11/2024).
Sementara itu, untuk belanja barang dan jasa, dianggarkan Rp1,1 miliar sebagai insentif pegawai non-ASN dalam pemungutan PPJ.
BACA JUGA: Mikrofon Mati Sampai Gangguan Jaringan, Debat Perdana Pilkada Cianjur 2024 Dikeluhkan Warga
“Pertanyaannya, apakah pemberian insentif ini sudah sesuai aturan? Mengingat BPK pernah menemukan adanya ketidaksesuaian,” tutupnya.
