DPMPTSP Diduga Buat Permainan di Balik Penerbitan IMB RSDH

BACA JUGA: Lift RSDH Cianjur Jatuh dan Macet, Pasien dan Pengunjung Terjebak Selama Setengah Jam

Menurutnya, berdasarkan Perda Tata Ruang Nomor 7 Tahun 2024, pembangunan RSDH di lokasi tersebut memang diperbolehkan.

“Namun, jika merujuk pada peraturan sebelumnya, pembangunan di lahan ketahanan pangan itu tidak seharusnya dilakukan,” jelasnya pada Kamis (29/08/2024).

Willibordus juga menambahkan bahwa RSDH mulai beroperasi pada tahun 2014, dan pada saat itu Dinas PUTR belum bertanggung jawab atas penerbitan Fasilitas Kesehatan Pekerja dan Ruang (FKPR).

BACA JUGA: Dinkes Cianjur Beri Waktu Seminggu RSDH untuk Perbaiki Sejumlah Temuan Pelanggaran

Penanggung jawab pembuatan FKPR baru dialihkan ke Dinas PUTR sejak tahun 2021.

Oleh karena itu, ia menegaskan tidak ada keterkaitan antara penerbitan IMB RSDH pada tahun 2014 dengan Dinas PUTR.

Hingga berita ini diturunkan, Paralegal RSDH Cianjur Aep belum bisa memberikan komentar karena sedang mendampingi istrinya yang sedang sakit.