DPRD Cianjur Panggil KCD dan Kepala SMAN 1 Cianjur Terkait Study Tour ke Bali

CIANJURUPDATE.COM – DPRD Cianjur akan memanggil Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah VI Jawa Barat dan Kepala SMAN 1 Cianjur.
Hal ini terkait kegiatan study tour ke Bali yang diikuti 361 siswa sekolah tersebut.
Anggota DPRD Cianjur Komisi D, Asep Ritman, menegaskan pihaknya akan mengecek kebenaran informasi ini.
BACA JUGA: Praktisi Pendidikan Cianjur Dukung Peniadaan Study Tour di Sekolah
“Kami akan kroscek ke sekolah nanti betul atau tidaknya, sekaligus akan panggil KCD dan Kepala Sekolah dari SMAN 1 Cianjur,” ujar Asep, Rabu (26/2/2025).
Ia menyebut bahwa larangan study tour sudah menjadi kebijakan Gubernur Jawa Barat.
Menurutnya, banyak orang tua siswa yang merasa terbebani dengan biaya perjalanan tersebut.
BACA JUGA: DPRD Cianjur Dukung Larangan Study Tour, Akan Panggil Disdikpora dan KCD
“Saya sangat mendukung pelarangan study tour karena banyak orang tua yang merasa berat dengan biaya yang cukup besar. Lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk keperluan keluarga yang lebih penting,” katanya.
Asep juga menerima laporan dari sejumlah orang tua mengenai tekanan terhadap siswa.
Beberapa sekolah diduga mewajibkan study tour, sehingga menjadi beban bagi siswa yang tidak mampu.
BACA JUGA: Larangan Study Tour ke Luar Daerah, Pengusaha Travel Cianjur Minta Pemerintah Evaluasi Wisata Lokal
“Kemarin ada laporan dari orang tua siswa yang merasa keberatan. Apalagi, jika study tour diwajibkan, tentu menjadi beban tambahan bagi mereka. Bahkan, ada yang merasa anaknya mendapat tekanan karena tidak ikut,” jelasnya.
DPRD Cianjur juga berencana membuka layanan pengaduan bagi orang tua siswa.
Mereka yang merasa keberatan dengan kebijakan study tour dapat menyampaikan keluhannya langsung.
BACA JUGA: SMAN 1 Cianjur Study Tour ke Bali Padahal Sudah Dilarang Gubernur Jawa Barat
“Pasti akan kami buka layanan pengaduan, karena hak orang tua harus kita tampung dan perjuangkan,” tutup Asep.
Editor: Afsal Muhammad