DROUPADI : Jawa Barat Target Penyebaran Hoaks
CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Jawa Barat menjadi target penyebaran Hoaks yang paling rentan. Hal ini menjadikan Jabar sebagai provinsi yang tak toleran terhadap keanekaragaman berdasarkan desc study yang dilakukan oleh Daya Riset Advokasi Untuk Perempuan dan Anak di Indonesia (DROUPADI) bersama anggota Task Force Jawa Barat.
Direktur Eksekutif DROUPADI, Ni Loh Gusti Madewanti mengungkapkan, tingginya angka intoleransi di Jawa Barat menjadi kontradiktif dengan kultur dan budaya masyarakat Sunda syang terkenal someah. Artinya ramah, toleran, optimistis, periang, sopan, dan bersahaja.
“KOMNAS HAM pada 2015 lalu menempatkan Jawa Barat sebagai daerah yang paling banyak kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) yakni sebanyak 44 kasus. Sementara Setara Institute dan Wahid Foundation menyebutkan kurang lebih 46 peristiwa pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang terjadi di Jawa Barat,” ungkapnya kepada Cianjurtoday.com Jumat, (23/11/2018).
Selain kedua lembaga itu, sambung Gusti, hasil monitoring dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung sepanjang 2005 hingga 2011 mengungkapkan, terdapat 383 peristiwa tindak kekerasan dan intoleransi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang terjadi di Jawa Barat. Beberapa insiden terjadi di Depok, Bekasi, Cianjur, Sukabumi, Cirebon, Bogor, dan Kabupaten Tasikmalaya.
Penyebab Hoaks di Jawa Barat
“Salah satu faktor menyebab intoleransi adalah berita hoaks, yang akhir-akhir ini kian marak. Di medsos banyak sekali kita share berita hoaks seperti yang masih hangat yaitu hoaks pembakaran bendera HTI yang terjadi di Garut saat peringatan Hari Santri Nasional. Hoaks ini sangat perpengaruh terhadap gejolak intoleransi di masyarakat dan berpotensi memecah kerukunan dan persatuan bangsa. Oleh karenanya media punya peran yang sangat penting dalam penyebarannya,” bebernya.
Kata Gusti, Kegiatan yang digelar di Cianjur adalah salah satu tindak lanjut dari Workshop Pembentukan Task Force di Hotel Grand Sovia Bandung, pada tanggal 23-24 Juli 2018. Salah satu tujuan pembentukan Task Force adalah mensosialisasikan rekomendasi penting dari penelitian mengenai potensi meningkatnya kekerasan berbasis ekstremisme yang dilakukan pada tahun 2017 oleh IRI (The International Republican Institute).
“Secara khusus dalam rangka menghadapi tahun politik 2019, kami bekerjasama dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat akar rumput untuk mengimplementasikan pendidikan publik seperti cara pencegahan penyebaran berita bohon, pencegahan penyebaran ujarna kebencian dan kampanye hitam. Hingga bulan Desember 2018, kami akan roadshow dan hadir di di 14 kota/ kabupaten di Jawa Barat” ujarnya.
Kaitannya dengan hasil penelitian yang dilakukan IRI dan juga pertemuan yang pernah dilakukan oleh Droupadi pada bulan September 2018, terbentuklah Task Force Jawa Barat yang terdiri dari seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Sebagai satu upaya dalam memberi kontribusi pada upaya pencegahann berkembangan radikalime berbasis CVE, meminimalisir ujaran kebencian (hate speech) serta menghapus kampanye hitam (black campaign) dan hoaks.
“Untuk itu, Yayasan Al Fatima Cianjur sebagai salah satu mitra dari Droupadi yang berada di Kabupaten Cianjur Jawa Barat dan bagian dari Task Force berinisiatif menyelenggarakan rangkaian Dialog Publik dan Festival Bazzar Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Cianjur Jago Tanpa Hoaks sebagai bentuk implementasi kerja jaringan dan upaya pencegahan radikalisme, hoaks dan ujaran kebencian (hate speech),” tandasnya.(riz)
