Duh! Jawa Barat jadi Penyumbang Kasus Korupsi Terbanyak Sepanjang 2004-2020
“Perlu diingat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislatif merupakan mitra. Bukan saling berkompetisi,” tuturnya.
Menurut Firli, tugas KPK itu tidak hanya penindakan. Sebagaimana amanat UU, Firli menjelaskan, satu per satu tugas KPK lainnya terkait pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi dan penindakan serta eksekusi.
Saat menutup pesannya dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan koordinasi, Firli menyampaikan komitmen KPK untuk terus mendorong upaya perbaikan di daerah.
Sekaligus mengingatkan kepada seluruh jajaran eksekutif di pemda, legislatif dan badan usaha agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi.
“Saya meyakini kawan-kawan dipilih oleh rakyat. Untuk itu pegang teguh kepercayaan rakyat. Jangan lewatkan masa pengabdian lima tahun karena korupsi,” paparnya.
Hal yang disampaikan oleh Firli dalam pertemuan tersebut kemudian direspons harapan jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat.
Sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPRD Taufik Hidayat dalam sambutannya bahwa berharap KPK melakukan pendampingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
“Mudah-mudahan kedatangan KPK ini sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Kami berharap pendampingan dari KPK khususnya dalam fungsi penganggaran agar APBD yang efektif dan efisien yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat kami susun dengan sebaik-baiknya,” ungkap Taufik.(sis)
Sumber: viva.co.id
