CIANJURUPDATE.COM, Jakarta – Pada 2021 mendatang, sejumlah bantuan sosial (Bansos) masih bisa didapatkan masyarakat. Namun kini, bansos tersebut akan dikirim melalui PT Pos agar tidak berdampak pada hal yang tidak diinginkan, usai KPK menciduk Mensos Juliari P Batubara beberapa waktu lalu.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut di antaranya BLT Program Keluarga Harapan (PKH), BLT Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan BLT BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian BLT Guru Honorer Kemenag dan Kemendikbud, Bantuan Sembako, Listrik Gratis, BLT Dana Desa, dan Kartu Prakerja.
Pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial (Mensos), Muhadjir Effendy pun menyampaikan informasi mengenai bansos untuk 2021.
“Pemerintah tetap akan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 pada 2021 mendatang,” ujar Muhadjir Effendy di Gedung Kementerian Sosial, Rabu (15/12/2020).
Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), bantuan tersebut berupa Bantuan Sosial Tunai (BST).
“Teknisnya masih harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta,” ucapnya.
Sementara untuk bansos di luar wilayah Jabodetabek, berupa bansos reguler dan jaring pengamanan sosial Covid-19 tetap dilakukan seperti biasanya.
“Kartu sembako atau Bantuan Penanganan Non Tunai (BPNT), jumlahnya mencapai 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” tuturnya.
Selanjutnya untuk PKH, jumlahnya ada 10 juta KPM. sedangkan BST khusus penanganan Covid-19 Kemensos akan disalurkan untuk 10 juta KPM.
Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menambah bantuan yang bersumber dari dana desa atau BLT Desa sekitar 7,8 juta KPM.
“Jadi itu yang tetap disalurkan. Kemudian untuk satuan berapa jumlah per bulan dan KPM untuk sementara Rp200.000, tetapi kemungkinan akan dinaikkan jadi Rp300.000,” ungkapnya.
Terkait penyaluran BST, dia mengatakan tidak semua calon penerima bantuan memiliki akun. Oleh karena itu, Kemensos membuka opsi untuk mengantarkan langsung kepada penerima melalui jasa PT Pos. Selain itu, Kemensos juga akan memastikan bantuan tersebut betul-betul tepat sasaran.
“Artinya, uang yang diberikan itu hanya digunakan untuk kepentingan yang memang diperlukan. Sebab, salah satu kelemahan dari BST adalah pemerintah tidak bisa mengontrol penggunaan bantuan setelah diberikan. Sehingga dikhawatirkan uang itu digunakan untuk membeli rokok dan sebagainya,” paparnya.
Kemensos saat ini masih memikirkan bagaimana cara atau langkah yang tepat agar bansos tersebut digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok.
“Karena berdasarkan hasil survei, uang itu rata-rata digunakan untuk beli kebutuhan pokok dan nomor tiga untuk beli rokok,” imbuhnya.(sis)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
