BACA JUGA: Mendorong Sektor Koperasi dan UMKM untuk Menjadi Penggerak Ekonomi Jawa Barat
Meski tidak menjelaskan sanksi konkret bagi ormas yang tetap mengganggu investasi, Dedi menegaskan bahwa kewenangan pembubaran ormas berada di tangan pemerintah pusat.
Namun, ia berkomitmen menjaga keamanan iklim investasi di Jawa Barat.
“Kewenangannya bukan di provinsi, ya kan itu kewenangan pemerintah pusat. Namun, yang jelas bahwa kami akan hadir untuk menyelesaikan berbagai problem para pengusaha supaya nyaman berinvestasi di Jawa Barat dan gubernur menjamin,” tuturnya.
“Kami juga menjamin akan menyiapkan anggaran untuk memberikan jaminan investasi agar berjalan dengan lancar,” tambahnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, juga menyoroti persoalan gangguan ormas terhadap dunia usaha.
BACA JUGA: Pemprov Jawa Barat Hadapi Tantangan Penyesuaian Anggaran pada Tahun 2025
Ia meminta ormas tidak mengganggu investasi, terutama di kawasan industri, karena banyak keluhan dari pelaku industri yang merasa dirugikan.
Dalam forum diskusi di aula SMK Mitra Industri MM 2100 Kabupaten Bekasi, Senin (10/2/2025), Bey menegaskan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Nanti kita bisa berdiskusi, berdialog seperti apa yang diperlukan, yang pasti iklim investasi ini harus tetap kondusif,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (11/2/2025).
