Jawa Barat Perkuat Transparansi Hukum dalam Tata Kelola Pemerintahan dan BUMD
CIANJURUPDATE.COM – Dalam upaya meningkatkan transparansi hukum di Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) menggandeng Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) melalui penandatanganan nota kesepakatan. Kolaborasi ini bertujuan memastikan kepastian hukum dalam tata kelola pemerintahan serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Penandatanganan kesepakatan tersebut berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (4/2/2025). Acara ini dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Jabar Bey Machmudin, Kepala Kejati Jabar, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, serta perwakilan dari berbagai BUMD.
“Kerja sama ini akan semakin mendorong transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Tanpa transparansi, semua upaya ini tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Kami ingin terbuka dengan Kejati agar potensi hukum yang mungkin timbul dapat diidentifikasi dan langkah-langkah pencegahan bisa segera diambil,” ujar Bey Machmudin dilansir jabarprov.go.id.
Bey menegaskan bahwa nota kesepahaman ini bukan untuk melindungi dari tindakan melanggar hukum, tetapi untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan bersih dan profesional.
BACA JUGA:Â Pendampingan Hukum untuk Korban Penembakan WNI di Malaysia
“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberi manfaat bagi masyarakat. Jika masih ada ruang untuk pembinaan, kita lakukan bersama Kejati. Namun, jika ada pelanggaran yang sudah melewati batas, maka harus ada tindakan hukum yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.
