CIANJURUPDATE.COM – Film Dirty Vote yang tayang pada Minggu (11/2/2024) disebut mengungkap banyak fakta bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi berlaku curang dalam Pemilu 2024.
Film dokumenter yang dibintangi tiga ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari ini mengisahkan Presiden Jokowi berlaku curang disebut membantu kemenangan pasangan calon Prabowo-Gibran.
Dari film itu, ada salah satu isu yang jadi perhatian, yakni penyalahgunaan wewenang kepala desa. Desa, kata Zainal Arifin, jadi wilayah pertempuran untuk memperebutkan suara.
Zainal pun menyebut, terdapat beberapa wewenang kepala desa yang dapat disalahgunakan. Mulai dari data pemilih, data penerima bansos, penggunaan dana desa, program PKH, dan lain-lain.
Baca Juga: Dirty Vote Itu Apa? Ini Penjelasan dan Dampaknya Bagi Demokrasi
“Kasus penyelewenangan dana desa sangat mungkin dikonversi menjadi alat tukar dukungan politik,” ucap Zainal.
Dari banyaknya sektor tindak pidana korupsi selama 2022, lanjut dia, kasus paling besar adalah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
Maka, lanjut Zainal, hal ini jadi tekanan untuk kepala desa bermasalah lalu ditukar dengan suara elektoral. Mudah saja, sedikit imbalan untuk tidak melanjutkan proses hukum bisa jadi senjata.
“Kami merekam kesaksian kepala desa yang diminta memenangkan paslon tertentu,” ungkap Zainal.
Tidak tanggung, Dirty Vote menayangkan suara rekaman kepala desa tersebut dengan tone yang disamarkan. Sang kepala desa berujar, ada tekanan dari paslon Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud
Tekanan dari kubu Prabowo-Gibran, lanjut sang kepala desa, berupa arahan untuk menciptakan teknis penyaluran bansos beras secara mendadak.
“Itu sangat tiba-tiba dan datanya entah dari mana. Tidak sesuai dengan data kemiskinan di desa,” kata kepala desa itu.
Maka pada hasilnya, bantuan tersebut mencuat dan bertransformasi menjadi polemik di desa.
Baca Juga: Film Dokumenter Dirty Vote Pengungkapan Sistem Kecurangan di Balik Pemilu 2024
“Kami, kepala desa di paguyuban bingung. Kami yang repot sendiri karena itu tidak sesuai data kebutuhan di desa,” ungkapnya.
Tidak berhenti di situ, si kepala desa mengaku dapat telepon dari kepolisian tentang izin pemakaian balai desa untuk deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran. Bahkan, lanjut dia, ada beberapa kepala desa terjerat korupsi dan jadi target empuk.
“Kita (kami) senantiasa diawasi Polda,” kata si kepala desa.
Kepala desa itu pun diminta menyiapkan laporan penggunaan dana desa dari tahun 2021 hingga 2023.
Selain itu, tekanan dari kubu Ganjar-Mahfud adalah arahan dari bupati untuk memenangkan paslon tersebut. Malah, kata dia, targetnya harus dapat suara minimal 50 persen plus 1 untuk kemenangan paslon Ganjar-Mahfud di satu desa.
“Itu melaui camat. Camat menghubungi paguyuban kepala desa,” ujarnya.
Hingga saat ini belum ada tanggapan dari Presiden Jokowi tentang meluncurnya film Dirty Vote dan menuduhnya berlaku curang dalam Pemilu 2024.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
