CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Kantor Pos Cianjur hanya menggarap dua bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Gubernur (Bangub) yang sudah direalisasikan.
Menurut Kepala Satgas Bansos Kantor Pos Cianjur, Suwarno mengatakan, meskipun dari Kemensos ada tiga bantuan yang disalurkan saat ini, namun Kantor Pos Cianjur hanya menggarap dua bantuan saja.
“Kami hanya menggarap dua saja yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300 ribu dan bantuan paket sembako dari Gubernur Jabar. Sementara yang lainnya, bukan Kantor Pos yang menangani, kami hanya menangani yang diinstruksikan saja,” ujar Suwarno kepada Cianjur Update di Kantor Pos Cianjur Jalan Siti Jenab, Senin (4/1/2021).
Ia menjelaskan, Kantor Pos Cianjur sampai saat ini belum menerima laporan jumlah KPM yang menerima bantuan pada 2021.
“Pada 2021 ini, kami belum tahu berapa jumlah keseluruhan bantuan, sehingga kami juga belum tahu apakah naiknatau turun,” ungkapnya.
Walaupun demikian, lanjut Suwarno, dari pihak Kementerian Sosial hari ini ada launching di seluruh kota dan provinsi, akan tetapi itu hanya sebagian kecil saja. Yaitu untuk kota-kota yang terdekat dengan Kantor Bupati dan Gubernur saja.
“Jadi per provinsi itu saat ini hanya untuk launchingnya saja, sementara untuk seluruhnya seperti Cianjur, belum kami terima datanya,” paparnya.
Pihaknya mengatakan, untuk realisasi bantuan pada 2020 kemarin, khususnya di Cianjur hampir 98 persen dan secara nasional sesuai informasi dari pusat untuk realisasi itu di angka 97 atau 98 persen.
“Kalau di Kabupaten Cianjur sendiri yang mendapatkan bantuan ini tidak sampai satu juta, hanya ada 80 ribuan KPM saja yang direalisasikan,” ucapnya.
Selain itu, kata Suwarno, untuk 2020 kemarin realisasinya sembilan tahap dengan data sekitar 80 ribuan KPM dan untuk sekarang sesuai instruksi dari Kementerian hanya empat tahap saja.
“Kalau untuk realisasinya sendiri, KPM tidak langsung datang ke Kantor Pos, akan tetapi kami langsung antar ke rumahnya. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan pihak desa atau kecamatan agar penyaluaran bantuan dilaksanakan di desa atau kecamatan sesuai dengan jadwal dari PT Pos. Sebab, setiap KPM harus difoto sebagai tanda bukti KPM sudah menerima bantuan,” tandasnya.(ct6/sis)