Konyol! Kominfo Sebut Peretas yang Menggunakan Ransomware ke PDN 1dan 2 Minta Tebusan Rp131 Miliar, DPR Sentil Pemerintah Karena Lambat Tangani Masalah
![Konyol! Kominfo Sebut Peretas yang Menggunakan Ransomware ke PDN 1dan 2 Minta Tebusan Rp131 Miliar, DPR Sentil Pemerintah Karena Lambat Tangani Masalah](/wp-content/uploads/2024/06/Konyol-Kominfo-Sebut-Peretas-yang-Menggunakan-Ransomware-ke-PDN-1dan-2-Minta-Tebusan-Rp131-Miliar-DPR-Sentil-Pemerintah-Karena-Lambat-Tangani-Masalah.jpg)
CIANJURUPDATE.COM – TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI dari PDIP, sentil pemerintah terkait penanganan serangan ransomware yang menyerang server Pusat Data Nasional (PDN) 1 dan 2.
Dalam sebuah rapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hasanuddin dengan tegas menyayangkan lambannya respons pemerintah dalam mengatasi ransomware menyeran PDN 1 dan 2.
Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya bertindak lebih cepat untuk menangani ransomware menyerang PDN 1 dan 2 yang mengancam keamanan data nasional.
Hasanuddin juga menyoroti langkah pemerintah yang mengumumkan adanya permintaan tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp 131 miliar dari para peretas.
BACA JUGA:Â Serangan Ransomware Mengguncang Pusat Data Nasional: 210 Instansi Terkena Dampaknya
Menurutnya, tindakan ini sangat tidak bijaksana dan bisa memicu keresahan di kalangan masyarakat.
Ia menganggap pengungkapan informasi tersebut sebagai tindakan yang “konyol” dan berpotensi memberikan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya.
Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, menambahkan bahwa serangan tersebut dilakukan oleh individu dengan motif ekonomi, bukan oleh negara.
Hal ini menunjukkan bahwa serangan semacam ini dapat datang dari berbagai pihak dengan berbagai motif, dan bukan semata-mata ancaman dari entitas negara lain.
BACA JUGA:Â Pengguna Google Chrome Terancam Dirampok Hacker, Begini Cara Mengatasinya!
Penjelasan ini memberikan gambaran bahwa serangan siber semakin kompleks dan memerlukan langkah-langkah pencegahan yang lebih terintegrasi.