CIANJURUPDATE.COM – TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI dari PDIP, sentil pemerintah terkait penanganan serangan ransomware yang menyerang server Pusat Data Nasional (PDN) 1 dan 2.
Dalam sebuah rapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hasanuddin dengan tegas menyayangkan lambannya respons pemerintah dalam mengatasi ransomware menyeran PDN 1 dan 2.
Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya bertindak lebih cepat untuk menangani ransomware menyerang PDN 1 dan 2 yang mengancam keamanan data nasional.
Hasanuddin juga menyoroti langkah pemerintah yang mengumumkan adanya permintaan tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp 131 miliar dari para peretas.
BACA JUGA: Serangan Ransomware Mengguncang Pusat Data Nasional: 210 Instansi Terkena Dampaknya
Menurutnya, tindakan ini sangat tidak bijaksana dan bisa memicu keresahan di kalangan masyarakat.
Ia menganggap pengungkapan informasi tersebut sebagai tindakan yang “konyol” dan berpotensi memberikan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya.
Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, menambahkan bahwa serangan tersebut dilakukan oleh individu dengan motif ekonomi, bukan oleh negara.
Hal ini menunjukkan bahwa serangan semacam ini dapat datang dari berbagai pihak dengan berbagai motif, dan bukan semata-mata ancaman dari entitas negara lain.
BACA JUGA: Pengguna Google Chrome Terancam Dirampok Hacker, Begini Cara Mengatasinya!
Penjelasan ini memberikan gambaran bahwa serangan siber semakin kompleks dan memerlukan langkah-langkah pencegahan yang lebih terintegrasi.
Ransomware sendiri adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mengunci atau mengenkripsi data pada sistem komputer korban, sehingga data tersebut tidak dapat diakses.
Setelah data terkunci, pelaku serangan biasanya meminta tebusan dalam bentuk mata uang kripto seperti Bitcoin, yang sulit dilacak, untuk memberikan kunci dekripsi atau akses kembali ke data mereka.
Jenis serangan ini telah menjadi momok menakutkan bagi banyak institusi karena dampak yang ditimbulkan dapat sangat merugikan, baik dari segi finansial maupun reputasi.
BACA JUGA: Laman 50kota.bawaslu.go.id Milik Bawaslu 50 Kota Diretas, Hacker Diduga dari Cianjur
Dalam menghadapi ancaman seperti ini, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk melindungi diri dari serangan ransomware.
Salah satunya adalah dengan membuat cadangan data secara rutin dan menyimpan salinan data penting di tempat yang terpisah dari jaringan utama.
Selain itu, penggunaan perangkat lunak keamanan yang terpercaya juga sangat penting untuk memastikan antivirus dan firewall selalu diperbarui, sehingga dapat mendeteksi dan menghalau ancaman lebih dini.
Yang tak kalah penting, masyarakat juga harus waspada terhadap email phishing dan menghindari mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan, karena banyak serangan ransomware dimulai dari email semacam itu.
BACA JUGA: Hacker Asal Sleman Raup Rp 30 Miliar Bobol Situs Perusahaan di Amerika
Melihat betapa seriusnya ancaman ransomware, sudah seharusnya pemerintah dan masyarakat bahu-membahu meningkatkan kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi serangan siber.
Kritik yang disampaikan oleh TB Hasanuddin bukanlah tanpa alasan, karena memang dibutuhkan respons yang cepat dan tepat dari pemerintah untuk menjaga keamanan data nasional.
Ke depan, diharapkan ada peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dan penerapan langkah-langkah preventif yang lebih efektif untuk menangkal serangan siber.
Dengan demikian, Indonesia dapat lebih siap menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks dan dinamis.