CIANJURUPDATE.COM – Proses pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur mendapat kritik tajam dari kalangan jurnalis.
Mereka menilai KPU kurang mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, terutama dalam hal koordinasi dengan media.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cianjur, Ahmad Fikri, menyoroti kurangnya persiapan KPU dalam memfasilitasi peliputan oleh media.
Ia menilai, tindakan KPU Cianjur justru menghambat kerja jurnalis yang ingin meliput momen penting tersebut.
“Persiapan KPU Cianjur untuk media sangat kurang. Kami sempat terhambat saat pasangan calon sudah memasuki ruangan, padahal ini momen eksklusif bagi media. KPU seharusnya bisa lebih baik dalam mengatur hal ini,” ujar pria yang akrab disapa Orik ini di Kantor KPU Cianjur pada Rabu (28/8/2024).
Pada hari pertama pendaftaran pasangan calon, Selasa (27/8/2024), KPU memberlakukan pembatasan dengan hanya memperbolehkan 10 jurnalis masuk ke ruangan secara bergantian.
BACA JUGA: Ini Alasan Ramzi Menerima Tawaran sebagai Calon Wakil Bupati di Pilkada Cianjur 2024
Pada hari kedua, Rabu (28/8/2024), pembatasan diperketat dengan pemasangan garis pembatas di area pintu masuk, yang semakin menyulitkan para jurnalis dalam meliput.
Lebih lanjut, Orik mengungkapkan bahwa jurnalis yang mencoba mengambil gambar di luar garis pembatas juga terhalang oleh petugas KPU yang ikut mengambil gambar.
Selain itu, pembagian id card peliputan dinilai tidak efektif, karena baru dibagikan setelah jurnalis masuk ke dalam Kantor KPU.
“Pembagian id card peliputan sangat tidak efektif, banyak wartawan yang akhirnya tidak mendapatkan akses masuk. Seharusnya, KPU melakukan sosialisasi atau koordinasi terlebih dahulu dengan tim peliput sebelum kegiatan berlangsung,” jelas Orik.
Ia juga menilai sosialisasi terkait Pilkada Cianjur 2024 oleh KPU belum maksimal dan menyeluruh.
“KPU harusnya lebih matang dalam persiapan. Pembatasan ini justru menghambat kinerja media, padahal media berperan penting dalam menyebarkan informasi cepat dan akurat kepada masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Cianjur, Gia Gusniar, juga menyayangkan hal ini.
Ia menilai KPU Cianjur kurang memahami peran vital media dalam memberikan informasi kepada publik.
“Kinerja KPU sangat buruk dalam mengatur peliputan. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memastikan pendaftaran Pilkada tetap kondusif tanpa menghambat kinerja jurnalis. Media adalah kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Pilkada Cianjur 2024,” tegas Gia.
Ketua KPU Cianjur, Muchamad Ridwan, saat dikonfirmasi, mengaku tidak merasa menghambat kinerja wartawan.
“Saya mah tadi tidak fokus terhadap batasan-batasan itu, silahkan saja, tapi di ruangan tuh jangan terlalu membludak, hareudang (gerah, red). Jadi saya tidak merasa menghambat,” ujarnya.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
