CIANJURUPDATE.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan bahwa perilaku Ormas bergaya preman kini menjadi penghambat utama dalam penciptaan lapangan kerja di berbagai kawasan industri.
Aktivitas mereka tidak hanya mengganggu operasional pabrik, tetapi juga menggagalkan rencana investasi yang berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, menyebutkan bahwa masalah ini harus segera ditangani agar tidak menghambat penciptaan lapangan kerja.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan berkoordinasi dengan Polri. Masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak,” ujarnya dilansir Metrotvnews.com, Kamis (13/2/2025).
Ebenezer menekankan bahwa jika gangguan Ormas preman terus terjadi, investasi yang direncanakan akan gagal.
BACA JUGA: Investor Resah, Gangguan Ormas Jadi Tantangan Besar bagi Dunia Usaha
Hal ini tentu akan berdampak langsung pada ketidakmampuan pabrik untuk menyerap tenaga kerja.
“Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan kita semua yang rugi,” tegas Wamenaker.
Pernyataan ini sejalan dengan keluhan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, yang menyatakan bahwa Ormas preman sering mengganggu operasional pabrik dengan aksi demonstrasi dan tindakan lainnya.
Meski sudah dilaporkan ke aparat keamanan, gangguan ini tetap terjadi.
Kawasan industri yang sering menjadi sasaran gangguan Ormas bergaya preman meliputi Bekasi, Karawang, Batam, hingga Jawa Timur.
BACA JUGA: Keuntungan Mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri
Sanny menambahkan bahwa dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pabrik, tetapi juga menyebabkan gagalnya rencana investasi bernilai ratusan triliun yang seharusnya bisa menciptakan lapangan kerja baru.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, turut mengonfirmasi bahwa pihaknya juga menerima keluhan terkait gangguan preman.
Selain itu, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sering mendengar keluhan serupa dari pelaku industri.
Bey pun mendesak agar tindakan tegas terhadap Ormas preman segera dilakukan.
Terkait hal ini, Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, mengimbau agar calon investor berdiskusi dengan pihaknya untuk mencari solusi agar masalah ini tidak menghambat rencana investasi.
BACA JUGA: Hore! Korea Selatan Kembali Buka Pintu Masuk bagi Tenaga Kerja Indonesia
Wamenaker Ebenezer menegaskan bahwa permasalahan ini telah mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak.
“Saya akan menemui Kapolri, secara khusus membicarakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respon yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pabrik di kawasan industri,” tambahnya.
Ebenezer menekankan pentingnya memastikan keamanan di kawasan industri demi kelancaran investasi dan penyerapan tenaga kerja.
“Jika ada yang mengganggu penyerapan tenaga kerja, itu musuh rakyat, musuh bersama,” tandasnya.
