CIANJURUPDATE.COM – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta agar masyarakat, pengamat, dan pejabat tidak terburu-buru mengkritik kebijakan pemerintah, terutama yang baru dijalankan, seperti program makan bergizi gratis.
Luhut menegaskan, sebelum memberikan kritik, sebaiknya menunggu beberapa bulan untuk melihat efektivitas kebijakan tersebut. Menurutnya, banyak orang yang sering bersikap seolah tahu segalanya, padahal saat berkuasa dulu mereka pun tidak luput dari masalah.
“Jadi, pikiran Presiden Prabowo tentang makan bergizi gratis ini, kalau ada yang kritik, sebaiknya jangan cepat-cepat memberi komentar. Tunggu dulu, lihat, baru kritisi. Kita sering sok tahu, padahal saat mereka menjabat, mereka juga punya masalah,” ujar Luhut dilansir Tempo.co, Kamis (16/1/2025).
BACA JUGA: Ini Spesifikasi Rumah yang Diterima 200 Korban Gempa Cianjur
Luhut juga meminta agar kritik yang diberikan bersifat konstruktif, bukan destruktif.
“Kritik itu harus membangun, bukan yang menghambat,” tegasnya.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden Prabowo ini, lanjut Luhut, diproyeksikan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Selama ini, dana yang berputar di desa hanya sekitar Rp 1,1 miliar per desa setiap tahun, namun dengan program ini, angka tersebut bisa meningkat hingga Rp 8-9 miliar per desa per tahun.
BACA JUGA: Patrick Kluivert Siapkan Mitchel Bakker Gabung Timnas Indonesia, Ini Update Terbarunya
“Ini angka yang besar. Dana yang berputar di desa itu akan berimbas pada pemerataan, mengurangi stunting, serta mengurangi kemiskinan,” kata Luhut.
Dia juga menyebutkan bahwa manfaat dari program ini sudah mulai terlihat, terutama pada anak-anak yang sebelumnya kesulitan mendapatkan makanan bergizi.
“Sekarang, mereka mulai makan ayam, telur, yang sebelumnya mungkin jarang sekali mereka dapat,” ujarnya.
BACA JUGA: Indra Sjafri Bahas Filosofi Sepak Bola Indonesia di Era Patrick Kluivert
Program makan bergizi gratis dimulai pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi dan akan berjalan selama enam bulan ke depan dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
