CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Beberapa SMP di tiga kecamatan di Kabupaten Cianjur masih ada yang belum melaporkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap pertama secara online. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur pun terus membina dalam pemanfaatan dana BOS tahap pertama.
Kabid SMP Disdikbud Kabupaten Cianjur, Tjupi Kanigara, menuturkan, pembinaan pemanfaatan BOS tahap pertama merupakan peogram khusus di bidang SMP. Program itu selain pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Dari Senin kemarin kami sudah melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah. Tatap muka langsung dengan menggunakan protokol kesehatan. Yang biasanya satu hari melibatkan puluhan orang sekarang disesain sedemikian rupa. Jadi pertemuan bisa dilaksanakan tanpa terjadi kerumunan orang. Ada jadwal lah,” tuturnya, Rabu (17/06/2020).
Pembinaan telah dilaksanakan di Kecamatan Takokak, Naringgul, dan Cidaun. Salah satu permasalahannya dari ke tiga kecamatan tersebut ada beberapa sekolah yang belum melaporkan secara online BOS tahap pertama.
“Kendalanya dengan sistem sekarang yang berubah. Jadi pihak dinas secara detil memandu para opertaor untuk memastikan data RAKS dalam hal ini. Kemudian kendalanya karena darurat Covid-19. Jadi sekolah aktifitasnya tidak sepadat seperti biasanya. Para operator juga mungkin punya kesibukan yang lain,” ungkap dia.
Target Akhir Juni
Ia menargetkan pada akhir Juni 2020, semua SMP di Cianjur sudah melaporkan BOS tahap pertama secara online. Sebab, konsekuesnsinya apabila tidak dilakukan, di tahap ke tiga tidak akan dapat dicairkan.
“Kemudian terkait juga pencairan BOS tahap ke dua yang memang sekarang masih banyak SMP yang belum cair. Kendalanya bukan di Disdik Kabupaten. Tapi ini terkait dengan sistem di Indoensia. Jadi hampir di seluruh Indonesia ini untuk BOS tahap ke dua ini banyak kendala. Salah satunya mungkin ada kesalahan penginputan data yang salah titik saja sudah memperngaruhi sistem. Baik SMP maupun SMA informasinya banyak yang belum cair,” tambahnya.
Untuk di Cianjur, BJB menjadi bank resepsi. Namun di daerah lain mungkin berbeda sehingga membuat pihak pemerintah pusat kesulitan. Sebab, transfer uang langsung dari rekening negara ke rekening sekolah. Dengan demikian, verifikasinya lebih banyak. Pihak Kementerian Pendidikan memverifikasi hampir puluhan ribu rekening sekolah, itu yang menjadi kendala.
“Mudah-mudahan ini bisa cepat selesai, karena kasihan sekolah memerlukan biaya operasional. Apalagi saat-saat darurat Covid-19 ini sekolah tidak ada aktifitas belajar mengajar. Tetapi sekolah harus tetap dipelihara kebersihannya, kesehatannya, kenyamanannya. Jangan sampai ketika anak-anak diperbolehkan untuk belajar di sekolah, kondisi sekolah tidak layak.” tutup dia.(afs/rez)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
