CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Massa gabungan yang terdiri dari Komando Inti (Koti) Pemuda Pancasila, Ampuh, dan Gazzpool menggelar aksi unjuk rasa atau demo ke kantor Dinas PUPR Kabupaten Cianjur. Rabu (2/7/2019).
Mereka menuntut Kepala Dinas PUPR diganti dengan ASN yang berlatar belakang teknis, serta memiliki integritas dan kapabilitas yang mumpuni.
Ketua Ampuh, Yana Nurzaman, menjelaskan, masalah tata kelola APBD Pemkab Cianjur merupakan suatu kondisi darurat. Distribusi proyek infrastruktur tahun ini dianggap mencerminkan ketidakadilan dan kurang pemerataan.
Baca Juga: Warga Mulyasari Lewati Sungai Deras Gunakan Dua Batang Bambu
“Hingga muncul dugaan adanya praktek monopoli proyek-proyek infrastruktur oleh perusahaan tertentu,” ujarnya kepada wartawan.
Ia menuturkan, orientasi utama dari pengadaan barang dan jasa itu sesungguhnya dilihat dari hasil pekerjaannya. Harus mencerminkan tingkat kualitas yang tinggi, sehingga akan terasa manfaatnya oleh masyarakat.
“Sangat disayangkan sampai banting harga hingga di bawah 80 persen. Ketika itu terjadi maka korelasinya berakibat pada buruknya hasil pekerjaan itu sendiri,” paparnya.
Ia menambahkan, dengan keadaan seperti ini akan menimbulkan persepsi bahwa proses lelang itu seakan-akan di bawah kendali. Padahal pada Perpres 16/2018, kendali dan tanggung jawab pengadaan barang dan jasa pemerintah ada di Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Baca Juga: Begini Kondisi Irigasi Jebol yang ‘Ancam’ 1.007 Hektar Sawah di Cianjur
Sementara itu Wadan Koti Pemuda Pancasila Cianjur, Bayonk, mengatakan ditemukan satu kontraktor yang memenangkan tender lebih dari 13 paket proyek infrastruktur jalan. Hal itu merupakan hasil penelusuran dan pencermatan terhadap dokumen dan proses tender yang sudah dan sedang dilaksanakan.
“Pemenang tender cenderung tiap tahunnya hanya perusahaan itu saja,” pungkasnya.
Reporter Cianjur Update mencoba mengonfirmasi terkait demo di Dinas PUPR Cianjur kepada pihak terkait. Namun belum ada tanggapan hingga berita ini diturunkan. (yan)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
