Mengingat Alasan Gus Dur Lengser Sebagai Presiden Ke-4 Indonesia, Ternyata Ada Sosok Ini

BACA JUGA: Mengapa Energi Harus Digunakan Secara Tepat? Ternyata Ini Alasannya

Selain dituduh menyelewengkan dana, Gus Dur juga sering membuat kebijakan yang dianggap kontroversial dan menimbulkan kritik dan protes dari berbagai pihak. Beberapa kebijakan yang menuai kontroversi antara lain adalah:

• Penghapusan Tap MPR No. XXV/MPRS/1966 yang melarang Partai Komunis Indonesia (PKI) dan penyebaran ajaran komunisme dan Marxisme/Leninisme di Indonesia. Gus Dur berpendapat bahwa larangan tersebut sudah tidak relevan lagi dan bahwa PKI sudah tidak ada lagi. Namun, kebijakan ini ditentang oleh banyak pihak, terutama oleh kalangan militer dan ormas Islam yang menganggap PKI sebagai musuh negara dan agama.
• Pencabutan status darurat sipil di Aceh dan Papua yang diberlakukan oleh pemerintahan sebelumnya untuk menangani konflik bersenjata di kedua daerah tersebut. Gus Dur berharap bahwa pencabutan status darurat sipil dapat membuka ruang dialog dan rekonsiliasi dengan kelompok-kelompok separatis di Aceh dan Papua. Namun, kebijakan ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap NKRI dan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pemisahan diri dari kedua daerah tersebut.
• Penunjukan Nurcholish Madjid atau Cak Nur sebagai Menteri Agama menggantikan Alwi Shihab yang diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Cak Nur adalah tokoh intelektual Islam yang dikenal sebagai pendukung pemisahan agama dan negara. Penunjukan Cak Nur sebagai Menteri Agama menimbulkan kekecewaan dan penolakan dari sebagian besar ormas Islam yang menganggap Cak Nur sebagai sosok yang liberal dan tidak kompeten dalam bidang agama.

Selama menjabat sebagai presiden, Gus Dur juga sering berselisih dengan institusi-institusi negara seperti TNI, Polri, dan wakil presidennya sendiri, Megawati Soekarnoputri. Beberapa peristiwa yang menunjukkan ketegangan antara Gus Dur dengan TNI, Polri, dan Megawati antara lain adalah:

• Pemberhentian Jenderal Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tanpa melalui proses yang jelas. Gus Dur menganggap Wiranto bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Timur pada tahun 1999. Namun, pemberhentian Wiranto menimbulkan kemarahan dan kekecewaan di kalangan TNI yang menganggap Wiranto sebagai pahlawan dan korban fitnah.
• Pencopotan Jenderal Rusdihardjo sebagai Kepala Kepolisian RI dan pengangkatan Jenderal Bimantoro sebagai penggantinya tanpa melalui persetujuan DPR. Gus Dur berpendapat bahwa Rusdihardjo tidak mampu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah situasi politik yang kritis. Namun, pencopotan Rusdihardjo dianggap sebagai bentuk campur tangan presiden dalam urusan internal Polri dan melanggar UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
• Pencabutan wewenang Megawati sebagai wakil presiden untuk mengurus urusan pemerintahan dalam negeri. Gus Dur mengambil alih wewenang tersebut dengan alasan bahwa Megawati tidak aktif dan tidak kooperatif dalam membantu tugas-tugas presiden. Namun, pencabutan wewenang Megawati dianggap sebagai bentuk penghinaan dan pengkhianatan terhadap wakil presiden yang dipilih oleh rakyat.

BACA JUGA: Kenapa Coldplay Ditolak di Indonesia? Ini Alasannya!

Siapa Sosok yang Berperan dalam Lengsernya Gus Dur?

Dari berbagai alasan dan peristiwa yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada banyak faktor dan pihak yang berkontribusi dalam proses pemberhentian Gus Dur sebagai presiden. Namun, ada satu sosok yang dianggap sebagai tokoh kunci yang memainkan peran penting dalam lengsernya Gus Dur, yaitu Amien Rais.