Nama Dinas dan Badan Terpanjang di Cianjur yang Paling Sulit Dihafal
Meskipun dinas ini sangat berperan penting dalam kesejahteraan dan keberlangsungan para petani di Cianjur, tetapi nama asli dari dinas ini sangat panjang. Ketika disingkat pun tetap panjang karena tidak ada banyak kata dengan awalan yang sama. Sehingga, warga Cianjur lebih nyaman menyebutnya dengan “Dinas Pertanian”.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian (Diskoperdagin)
Berbeda dari dua dinas yang disebutkan di atas, kantor dinas yang satu ini tidak disingkat tetapi menjadi akronim, sehingga pelafalannya lebih mudah dan singkat. Dinas yang satu ini membidangi koperasi, UMKM, perdagangan, dan perindustrian. Bahkan, menaungi pasar-pasar yang ada di Kota Santri.
Dinas yang berdiri di Jalan Aria Wiratanudatar Desa Sukataris, Kecamatan Cianjur ini memiliki nama yang cukup panjang, untungnya dipersingkat dengan akronim yang mudah diucapkan. Kebanyakan warga Cianjur menyebutnya dengan “Dinas Perdagangan”.
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda)
Badan yang satu ini punya nama yang panjang, tetapi lebih mudah diucapkan dengan akronim. Selain itu, badan yang berdiri di Jalan Raya Bandung, Kecamatan Karangtengah ini punya bidang yang sangat strategis. Seperti, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Infrastruktur dan Kewilayahan.
Dengan nama yang cukup panjang, banyak warga Cianjur yang bahkan tidak tahu kepanjangan dari Bappeda itu sendiri. Kadang, mereka hanya tahu akronimnya saja, saking panjang dan sulit dihafalnya nama badan ini.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Badan yang satu ini menaungi ratusan atau bahkan ribuan ASN yang ada di Kabupaten Cianjur. Bahkan, badan ini cukup sering didatangi oleh masyarakat ketika pendaftaran ASN berlangsung. Berdiri di Jalan Raya Bandung, Kecamatan Karangtengah, BPKSDM ini membidangi Bidang Mutasi, Pengembangan Kompetensi dan Aparatur, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, serta Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian.
