Nah dari situ, saya mulai berpikir. Di status pendaftaran online sudah jelas tertera “BerhasiL.” Bahkan nomor NPWP-nya pun sudah muncul. Tapi kenapa, pada saat mau mengambil kartu NPWP, kok tidak bisa?
“Semua pengurus PT harus melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan potokopi NPWP pribadinya,” kata petugas.
Saya sedikit komplain karena menurut saya kami datang untuk mengambil kartu NPWP saja yang sudah jelas berhasil terdaftar.
Saya pun memperlihatkan bukti pendaftaran onlinenya. Petugas itu bersikukuh menolak dan saya tetap bersikeras ingin diterima.
“Di sini sudah jelas tertera berhasil. Berarti persyaratan kami sudah fix komplit dan sah. Kenapa kok diminta lagi persyaratan?” kata saya.
Agak lama, saya beradu mulut dengan petugas perempuan itu, tapi bukan berciuman. Adu mulutnya dalam jarak jauh, dihalangi masker, plus kaca penghalang interaksi. Berdebat maksud saya.
Sebagai orang awam, saya bertanya. “Kenapa diminta persyaratan lagi?” Kan sudah jelas terdaftar melalui online. Bahkan tertera di halaman pendaftaran online dinyatakan berhasil. Apa komputer yang salah. Apa sistem atau server. Atau bagai apa ? Salah dimana?
Menurut saya, kalau persyaratannya diminta lagi kenapa harus ada pendaftaran online? “Sama aja dooong.”
Katanya E-Goverment, katanya E-Budgeting, dan E lain- lain, eeeeh sama aja ribet, buang waktu, bertele-tele, dan berbelit. Pendapat saya, sebenarnya program “E” ini bagus tapi mungkin pelaksanaannya perlu dievaluasi agar lebih sederhana, lebih singkat, dan lebih mudah prosesnya.
