PAD KRC Diduga Bocor, DPRD Minta Pemkab Cianjur Perbaiki Pengelolaan
“Ini akan kita tertibkan, sehingga nantinya satu pintu. Siapa yang kelola, apakah Disparpora atau pihak ketiga yang bisa memberikan PAD yang besar nantinya,” paparnya.
Selama ini, lanjut dia, perputaran uang di tempat wisata andalan Cianjur tersebut tidak masuk ke dalam PAD dan hanya dari pihak LIPI saja.
Ia menambahkan, sebelum pandemi melanda, Pemkab Cianjur mendapatkan PAD dari LIPI sebanyak Rp5 miliar dan semenjak pandemi hanya Rp2,5 miliar. Ada penurunan hingga setengahnya.
“Semua enggak ada pemasukan ke kas daerah, karena tidak ada payung hukumnya. Bukan kerugian, tapi ini merupakan kebocoran PAD yang cukup besar sekali. Satu tempat saja bisa terhitung ratusan orang yang datang dan ini sudah sangat lama berlangsung,” ungkapnya.
Pihaknya pun meminta peranan Bupati Cianjur untuk memimpin langsung kepada OPD terkait, agar sektor pariwisata bisa jadi salah satu sektor pendorong PAD yang besar bagi Cianjur.
“Jangan dulu bikin destinasi wisata, tapi perbaiki dan perhatikan dulu yang sudah ada,” tegasnya.
Ia menilai, semua tempat wisata perlu ada payung hukum dan pengelolaannya, sehingga nanti pengunjung tidak membayar pungutan dua kali.
Sementara itu, Sekretaris Disparpora Kabupaten Cianjur, Enung Sri Hayati menjelaskan, saat ini belum ada kesepakatan apapun terkait hal tersebut. Pasalnya, perlu ada pendapat dari Bupati Cianjur, Herman Suherman.
“Kalau kesepakatan belum, karena kami perlu meminta pendapat dari Pak Bupati Cianjur dulu,” singkatnya.(afs/sis)
