Para Aktivis Desak Bupati Herman Percepat Peningkatan IPM di Cianjur
“Di sisi lain, apabila dilakukan audit, kami yakin masih banyak lembaga pendidikan yang belum memenuhi syarat dan perizinan lengkap, baik sekolah swasta maupun negeri,” terangnya.
Ia meminta kepada OPD terkait, untuk menyelaraskan dan mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) maupun DPMPSTP Cianjur melakukan audit pada lembaga pendidikan.
Baik yang lama maupun yang baru, agar sama-sama menempuh perizinan yang sama, sehingga tercipta azas keadilan, sesuai peraturan yang berlaku.
“Harusnya semua juga harus menempuh prosedur, seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), maupun komitmen perizinan yang lain,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cianjur, Ismat Nasrulloh mengungkapkan, jika melihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Minimum (APM), Kabupaten Cianjur bagaikan piramida terbalik.
“Sekolah Dasar angka partisipasinya cukup lumayan 98 persen, tapi tingkat SMP hanya kisaran 70 persen, dan SMA 40 persen. Angkanya masih belum seimbang, hal ini menunjukkan bahwa harus ada ketelibatan semua pihak, termasuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat kesulitan untuk mendirikan sekolah, padahal itu sebagai upaya membantu pemerintah meningkatkan IPM di Cianjur,” ungkapnya.
Ismat mengungkapkan, dalam Petaturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, bab tiga perlu adanya partisipasi masyarakat, dalam mempercepat peningkatan IPM.
“Jika OPD Cianjur tidak mengindahkan peraturan dan mempersulit peran serta masyarakat, kami mahasiswa se-Kabupaten Cianjur siap turun menyuarakan keadilan,” tegasnya.(afs/sis)
