PeduliLindungi akan Dijadikan SuperApp, DPR Minta Ada Jaminan Keamanan Data
“Jangan hanya karena seseorang tidak memiliki telepon pintar, lantas mempersulit warga untuk beraktivitas. Negara perlu memfasilitasi warga yang tidak bisa menggunakan smartphone, karena berbagai persoalan tersebut,” paparnya.
Ia menuturkan, vendor harus mengevaluasi dan membuat aplikasi PeduliLindungi yang nyaman dan user friendly, jangan malah membuat repot pengguna.
“Pada dasarnya semua warga negara memiliki hak yang sama untuk dapat berpergian,” imbuhnya.
Selain itu, Sukamta juga menyoroti terkait dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan melakukan pelacakan di setiap mobilitas masyarakat.
“Kalau untuk kepentingan penanggulangan pandemi, misalnya sebagai syarat berpergian, ini masih bisa dimengerti. Akan tetapi, kalau untuk kepentingan bisnis dengan mengorbankan HAM warga, itu yang perlu dipertimbangkan,” tegasnya.
Sebelumnya, 11 fitur sudah terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi mulai awal Oktober 2021.
“Kami saat ini sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan platform-platform digital,” ujar Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan RI, Setiadi mengutip situs resmi kemenkes.go.id, Selasa (28/9/2021).
Pemanfaatan fitur PeduliLindungi pada aplikasi lainnya, lanjut Setiaji, menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan mengunduh aplikasi PeduliLindungi, karena keterbatasan memori ponsel pintarnya.
11 aplikasi tersebut di antaranya; Gojek, Grab, Tokopedia, Traveloka
Tiket.com, DANA, Livin’ by Mandiri, LinkAja, Jaki, GOERS, dan Cinema XXI.
