Pemerintahan Prabowo Siapkan Rp 3.600 Triliun, Rp 1.350 Triliun untuk Bayar Utang
Tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sumber-sumber baru yang belum tergarap maksimal.
“Kunci dari solusi ini adalah reformasi penerimaan negara dan perpajakan. Namun, peningkatan pajak yang hanya mengejar sumber yang sudah ada akan berakibat kontra produktif bagi perekonomian,” tambahnya.
Dradjad menekankan pentingnya BPN mengejar potensi penerimaan dari untapped revenue dan uncollected revenue, bukan dengan menaikkan tarif pajak yang ada.
“BPN harus fokus pada dua sumber pendapatan cepat yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, yaitu pendapatan yang belum tergarap dan belum tertagih,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa kebutuhan dana untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029 sangat besar, dengan proyeksi belanja negara mencapai Rp 6.096,88 triliun.
BACA JUGA:Â Prabowo Bisa Bebas Bentuk Kementerian Karena UU Ini Sudah Disahkan DPR RI
Berdasarkan simulasi, APBN 2025 sendiri sudah kekurangan sekitar Rp 300 triliun untuk mencapai target pertumbuhan 5,9%.
Burhanuddin Abdullah, salah satu Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo, juga menambahkan bahwa meskipun total belanja negara mencapai Rp 3.600 triliun, sekitar Rp 1.000 triliun harus dialokasikan untuk pembayaran utang, sementara Rp 1.400 triliun lainnya dikirimkan ke daerah.
Dengan demikian, pemerintahan pusat hanya memiliki anggaran sekitar Rp 1.100-1.200 triliun yang dinilai tidak cukup besar untuk mendorong pembangunan signifikan.
Burhanuddin menekankan bahwa salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo-Gibran adalah pembangunan infrastruktur, seperti bandara, pelabuhan, dan jalan.
