CIANJURUPDATE.COM – Pemilihan Antar Waktu (PAW) Kepala Desa di Kabupaten Cianjur resmi ditunda.
Keputusan ini diambil setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran terkait aturan baru dalam pemilihan kepala desa.
Penundaan berlaku hingga terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pelaksanaan pemilihan tersebut.
Kabid Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Cianjur, Dendi Kristanto, menyatakan penundaan ini merupakan hasil konsultasi dengan Kemendagri.
BACA JUGA: Ketua DPRD Cianjur Metty Triantika Gelar Reses di Enam Desa, Serap Aspirasi Warga
“Kami menerima surat edaran yang menyatakan bahwa dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan UU No. 6 Tahun 2014, maka bupati, wali kota, dan gubernur harus menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu,” ujarnya.
Dendi menambahkan PAW baru dapat dilaksanakan setelah aturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), diterbitkan.
“Kami harus menunggu regulasi tersebut sebelum bisa melaksanakan PAW,” katanya.
PAW Kepala Desa di Cianjur awalnya dijadwalkan pada Mei 2025 dengan tahapan yang sudah disusun.
BACA JUGA: Strategi Desa Kertamukti dalam Mengoptimalkan Peran TKI dan Mencegah Perdagangan Orang
Namun, berdasarkan arahan Kemendagri dan surat edaran dari DPMD Provinsi Jawa Barat pada 12 Februari 2025, pemilihan resmi ditunda.
“Saat ini, ada 15 desa yang mengajukan PAW. Jumlah ini bisa bertambah karena beberapa kepala desa berencana mengundurkan diri, termasuk karena alasan kesehatan,” tambahnya.
Dendi memastikan anggaran PAW telah disiapkan melalui APBDes masing-masing desa.
Jika penundaan berlangsung lebih lama, anggaran akan dialihkan ke kegiatan lain agar tidak mengendap.
Ia juga menyoroti tingginya antusiasme masyarakat terhadap PAW.
“Banyak desa yang sering menanyakan kapan PAW akan dilaksanakan. Ini menunjukkan masyarakat ingin segera memiliki kepala desa definitif,” jelasnya.
Dendi mengimbau masyarakat agar bersabar dan tidak terpengaruh isu pembatalan pemilihan.
“Ini hanya penundaan, bukan pembatalan. Kami meminta pejabat desa tetap memberikan pelayanan terbaik agar roda pemerintahan desa tetap berjalan dengan baik,” tutupnya.
Editor: Afsal Muhammad
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
