CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Sebagai langkah mendukung pemekaran Cianjur Selatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur akan alokasikan anggaran sebesar Rp177 miliar.
Anggaran sebesar itu nantinya untuk pembiayaan persiapan pemekaran menjadi Kabupaten Cianjur Selatan. Dalam mempersiapkan pembangunan kantor pemerintahan, infrastruktur hingga sarana dan prasarana penunjang lainnya, tentunya memerlukan biaya yang cukup besar.
Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan, Kabupaten Cianjur sebagai kabupaten induk siap mengalokasikan anggaran setiap tahunnya hingga ratusan miliar rupiah. Hal ini sebagai bentuk dukungan penuh hingga Kabupaten Cianjur Selatan sah terbentuk dengan sarana dan prasaran pendukung yang sudah memadai.
Baca Juga: Pemekaran Cisel Mulai Dibahas DPRD Jabar dan Forkopimda Cianjur
“Jadi pemerintah bisa langsung berjalan, tidak perlu menunggu pembangunan selesai dulu. Kami juga sudah mengeluarkan anggaran utnuk pembangunan kantor pusat pemerintahan di Kecamatan Sindangbarang,” Kata Herman, mengutip dari Antara, Jumat (8/4/2022).
Herman mengungkapkan, pihaknya tetap optimistis pemekaran Cianjur selatan menjadi kabupaten baru dapat terwujud meski harus menunggu pencabutan moratorium oleh presiden. Saat ini, upaya yang bisa Pemkab lakukan adalah tetap berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah provinsi dan pusat termasuk Pemkab Cianjur yang siap alokasikan anggaran besar untuk pemekaran.
“Jalan kabupaten yang membentang di selatan juga akan kami perbaiki. Sehingga saat resmi menjadi kabupaten baru, jalan sudah baik dan mulus demi penunjang percepatan pembangunan,” ujar Herman.
Sementara itu, Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat mengaku akan memastikan berbagai persiapan yang akan menunjang pemekaran daerah Cianjur selatan. Pihaknya bersama tim akan terjun ke lokasi dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh yang ada di selatan Cianjur untuk menyerap masukan dan aspirasi.
Baca Juga: Pemekaran Cianjur Selatan Masih Tertahan di Pusat
“Kami akan berkunjung untuk melihat berbagai persiapan yang sudah ada dan akan dibangun ke depannya. Sehingga kami dari Pansus I DPRD Jabar bisa langung melapor ke gubernur dan Pemekaran bisa segera terwujud,”pungkasnya.(arm)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
