Pemprov Jabar Fokus Rehabilitasi Sempadan Sungai untuk Atasi Banjir
CIANJURUPDATE.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan penanganan banjir akan difokuskan pada rehabilitasi sempadan sungai dan ketahanan pangan.
Pernyataan ini disampaikan usai rapat koordinasi penanganan banjir bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti di Jakarta, Senin (17/3/2025).
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Bupati Bogor Rudy Susmanto, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Dedi menekankan pentingnya penanganan jangka menengah dengan fokus pada rehabilitasi bencana untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
“Tetapi hari ini adalah kita bicaranya sudah pada teknis tidak lagi penanganan tanggap darurat menyiapkan bahan sembako atau kemudian menyiapkan alas tidur, alas selimut tapi kita fokus pada rehabilitasi bencana,” ungkap Dedi dilansir jabarprov.go.id, Selasa (18/3/2025).
Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota akan bekerja sama membangun tanggul sepanjang sempadan sungai.
BACA JUGA: BNPB Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Jawa Barat untuk Cegah Banjir Jabodetabek
Dalam rapat tersebut, dibahas pula penetapan lokasi dan pembiayaan yang akan dikolaborasikan antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
“Pertama penetapan lokasi (lahan pembangunan tanggul) tentunya kami harus siapkan dengan cepat, yang keduanya pembiayaan. Nah, pembiayaan ini nanti terintegrasi pembiayaan oleh pemerintah pusat, pembiayaan oleh pemprov Jabar, pembiayaan oleh pemkab/pemkot secara bersama-sama. Karena angkanya relatif sangat besar berdasarkan hitungan kami,” tutur Dedi.
Dedi berharap kolaborasi yang telah disepakati dapat menghasilkan penanganan banjir jangka menengah dan meningkatkan ketahanan pangan.
Ia menekankan bahwa rehabilitasi sempadan sungai akan berdampak positif pada produktivitas pertanian, khususnya produksi beras.
“Mudah-mudahan seluruh kerangka kerja terpadu di kabinet Merah Putih ini adalah kerangka kerja untuk dua hal stimulusnya yang pertama adalah penanganan banjir tetapi di balik penanganan banjir ada stimulus yang kedua yaitu penanganan ketahanan pangan, karena efek dari sungai ujungnya adalah areal pertanian, efek areal pertanian ujungnya adalah produktivitas beras,” pungkas Dedi.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan penanggulangan banjir di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan daerah lainnya akan diantisipasi melalui penertiban sempadan sungai. Langkah ini mencakup revitalisasi irigasi, pembangunan tanggul, dan bendungan.
BACA JUGA: Bangunan di Atas Sungai Jadi Penyebab Banjir di Cilaku, Pemkab Cianjur Bertindak Tegas
“Revitalisasi irigasi dan pembangunan bendungan dalam konteks penanggulangan banjir. Semua ini dalam rangka sinkronisasi, ini membutuhkan pengadaan tanah karena pembangunan itu titik krusialnya ada lahan yang utama, sebelum ada pengadaan lahan dilakukan dulu penetapan lokasi (penlok), penlok itu yang menetapkan adalah kepala daerah,” ucap Nusron.
Nusron menambahkan, kepala daerah yang hadir dalam rapat berkomitmen untuk segera menetapkan lokasi lahan. Targetnya, pada Juni 2025 proses pembangunan, termasuk normalisasi sungai, tanggul, dan sempadan sungai, sudah dapat dimulai.
“Hasil dari rapat hari ini kepala daerah komitmen dan kalau bisa penetapan penloknya itu harus selesai di pertengahan April, pengadaan tanahnya selesai di akhir bulan Mei, bulan Juni sudah mulai proses pembangunan baik itu normalisasi sungai tanggul dan sempadan sungai maupun situ maupun irigasi dan bendungan,” ujarnya.
Melalui upaya kolaboratif ini, diharapkan penanganan banjir di Jawa Barat dapat berjalan efektif. Selain itu, ketahanan pangan masyarakat pun akan meningkat.
