CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Dupa Institute menilai petani merupakan garda terdepan dalam ketahanan pangan yang terdampak Covid-19. Namun, saat ini terdapat berbagai persoalan dalam menyikapi ketahan pangan di tengah pandemi Covid-19.
Direktur Eksekutif Dupa Institute, Ismat Nasrulloh mengatakan, beberapa dekade kebelakang, pemerintah pusat maupun daerah luput dalam memperhatikan sektor pertanian. Bahkan pemerintah pusat dan daerah menggenjot terus investasi di sektor industri ketimbang sektor pertanian.
“Kini dengan adanya Pandemi Covid-19 pemerintah tersadar akan pentingnya memprioritaskan sektor pertanian agar mampu menjamin kemandirian pangan. Menjamin ketersediaan pasokan pangan bagi warga,” tuturnya kepada Cianjur Update, Minggu (05/04/2020).
Ia pun mengungkapkan, saat ini pemerintah memastikan ketersediaan bahan pokok masih dikatakan aman sampai bulan Ramadan. Selaras dengan musim yang sedang baik bagi petani pada bulan ini yang tengah menghadapi musim panen raya, terutama padi.
“Bahkan menurut informasi media, pemerintah pusat masih bisa mengekpor beras pandan wang cianjur, ke negara lain seperti Singapura,” katanya
Ada Berbagai Persoalan
Namun dalam menyikapi optimisme pemerintah, Dupa Institut dalam diskusinya mencoba menganalisa sejauh mana kesiapan petani untuk menghadapi dampak Covid-19. Lebih terkait pada ketersediaan pangan di setiap level.
“Ada berbagai persoalan yang saat ini menghinggapi petani. Di antaranya kurangnya lahan pertanian sawah akibat peralihan sawah menjadi industri. Kelangkaan pupuk, bibit sulit didapatkan, kebingungan menjual hasil panen,” ungkap dia.
Menurutnya, hal itu membuat kesehatan petani pun sangat rentan akibat pemudik yang pulang dari kota besar khususnya dari zona merah.
“Hal ini harus menjadi catatan bagi pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Cianjur. Nasib para petani sebagai garda terdepan ketersediaan pangan agar bisa diperhatikan dengan baik. Terutama kebijakan yang pro terhadap petani, baik dari sisi kesehatan petani, pemberian modal, dan ketersediaan pupuk, juga mempertahankan lahan sawah yang merupakan modal utama,” jelasnya.
Ismat menyebut, pemerintah menjamin pendistibusian hasil pertanian bagi masyarakat setempat. Yaitu dengan membeli padi dari petani, sehingga petani tidak risau dalam memasarkan hasil taninya.
“Bahkan bisa mengitruksikan pemerintah desa setempat agar menggulirkan kebijakan penggunaan dana desanya untuk membantu ketersediaan pangan bagi warga desanya. Sehingga kemadirian desa dan daerah bisa terjamin, dan rakyat bisa mendapatkan haknya.” tutupnya.(afs/rez)