Rencana Pemerintah Impor Beras 1 Juta Ton Ditolak Banyak Pihak, Begini Penjelasan Mendag
Pihaknya, lanjut Syahrul, bertugas memastikan stok pangan, termasuk beras, aman hingga periode lebaran mendatang.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan catatan Kementan, stok beras hingga Mei mencukupi, bahkan surplus. Dia memperkirakan beras surplus 12,56 juta ton, akumulasi dari hasil panen daya Maret-April.
Walau memastikan stok beras dalam negeri mencukupi kebutuhan, ia mengatakan tidak bisa dengan gamblang menolak atau mendukung kebijakan. Karena hal yang dapat dipastikan olehnya adalah mengutamakan penyerapan gabah petani dalam negeri.
“Pelibatan langsung ke Kementan, penolakan saya tidak memiliki legal standing, saya minta maaf,” jawabnya.
Dalam kesimpulan raker itu, Komisi IV DPR RI menyatakan penolakan wacana impor beras. Diwakilkan oleh Sudin, ia menyebut dampak impor akan langsung berimbas ke harga petani dalam negeri. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah mencabut kebijakan impor beras.
“Ini enggak main-main, dampaknya sangat besar sekali. Begitu ada informasi akan impor beras, terjadi gejolak harga di tingkat petani,” paparnya.
Sementara itu, sejumlah kepala daerah dan pimpinan di DPR menolak keras atas rencana pemerintah untuk melakukan impor beras 1 juta hingga 1,5 juta ton dari negara lain. Pasalnya, rencana tersebut berpotensi merugikan para petani tanah air yang harus bersaing harga pada konsumen.
Penolakan pertawa dikemukan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Menurutnya, saat ini Jawa Barat tercatat surplus beras hingga 322 ribu ton hingga April 2021.
Ia menyebut, jika kebijakan impor beras terealisasi, maka hal tersebut akan merugikan para petani di Jawa Barat. Berbeda jika kondisi di lapangan kekurangan beras, pemerintah daerah akan mendukung impor beras.
