Rencana Pemerintah Impor Beras 1 Juta Ton Ditolak Banyak Pihak, Begini Penjelasan Mendag
“Pertama, kami ini (di Jawa Barat) surplus beras. Kedua, sebentar lagi mau panen raya. Kalau tiba-tiba impor beras, maka bisa kebayang kan harganya kebanting,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar pemerintah pusat menunda kebijakan impor beras tersebut. Karena, lanjutnya, dengan surplus tersebut, pemerintah pusat dapat mengambil produksi beras asal Jabar.
Penolakan juga datang dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ia sempat mempertanyakan alasan pemerintah pusat terkait impor beras. Menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk pemerintah mengimpor beras.
“Kalau alasan darurat bencana, boleh-boleh saja atau pun impor beras khusus dan karena kebutuhan daerah tertentu, silakan. Tapi harus dijelaskan secara detail agar tidak mengguncang situasi pada saat kita mau panen. Ini kan sudah masuk musim panen,” kata Ganjar, mengutip sejumlah media.
Dari parlemen, suara penolakan impor beras juga muncul. Anggota DPR yang juga Ketua Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon meminta pemerintah membatalkan rencana impor beras 1 juta ton.
Menurut Fadli, rencana impor merupakan kebijakan nirsimpati lantaran diumumkan jelang panen raya. Meski belum ada kepastian terkait rencana tersebut, tetapi sudah berdampak langsung pada turunnya harga gabah petani secara signifikan.
Lagipula, menurut Fadli, puncak panen raya musim tanam Oktober-Maret 2020 adalah Maret-April 2021. Berdasarkan data yang ia punya, potensi gabah kering giling (GKG) Januari-April mencapai 25,37 juta ton atau setara dengan 14,54 juta ton beras naik 3 juta ton dibanding periode yang sama 2020.
