CIANJURUPDATE.COM – Ribuan guru honorer menggelar aksi di depan Gedung DPRD Cianjur, Rabu (13/3/2025). Mereka mendesak DPRD agar menekan pemerintah pusat mencabut surat edaran Menpan-RB dan BKN RI.
Dalam audiensi, para guru menyampaikan aspirasi dengan antusias. Mereka berharap pemerintah segera mengangkat mereka menjadi PPPK penuh waktu dan menerbitkan SK sebagai kepastian kerja.
DPRD Cianjur menerima perwakilan guru honorer untuk berdialog. Pertemuan ini bertujuan mencari solusi terkait tuntutan mereka.
Abdurrahman Santoso, Tim Penasehat 1 Forum GTKHNK, menegaskan penolakan terhadap surat edaran tersebut. Ia menyebut aturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 66.
“Kami menolak keras dan meminta Menpan-RB mencabut surat edaran tersebut karena bertentangan dengan peraturan yang ada,” katanya.
BACA JUGA: Soal Penyesuaian Jadwal Seleksi ASN 2024, BKPSDM Cianjur Beberkan Perubahan Penting
Ia menilai penetapan NIP harus selesai sesuai jadwal dalam Permenpan Nomor 6 Tahun 2024. Regulasi jadwal dan tahapan seleksi ASN 2024 harus dikembalikan ke rencana awal.
“Kami meminta pemerintah menyelesaikan status tenaga honorer melalui seleksi pusat. Jangan ada lagi tenaga honorer berkelanjutan yang melanggar UU,” tegasnya.
Abdurrahman juga mempertanyakan anggaran penggajian CPNS dan PPPK tahun 2025. Ia menuntut kepastian gaji sesuai aturan, bukan seperti saat masih honorer.
“Seharusnya paling lambat Juni 2024 kami sudah menerima SK dan gaji sesuai PermenpanRB Nomor 6 Tahun 2024,” jelasnya.
Selain itu, ia mendesak dibuatnya kesepakatan resmi hasil audiensi. Ia meminta pejabat kepegawaian PPPK segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat.
BACA JUGA: ASN Jawa Barat Wajib Ngantor Lebih Pagi Selama Ramadan, Dedi Mulyadi: Nanti Suka Kesiangan
“Tolong selesaikan administrasi di daerah. DPRD akan menemui Bupati Cianjur untuk menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.
Jika kesepakatan tidak dijalankan, ribuan guru honorer siap menggelar aksi lanjutan. Mereka berencana melakukan demonstrasi nasional di Jakarta pekan depan.
“Jika tidak ada kejelasan, kami akan aksi ke Jakarta dengan aliansi merah putih,” tegasnya.
Ketua Komisi A DPRD Cianjur, M. Isnaeni, mendukung tuntutan para guru. Ia memastikan tidak boleh ada lagi penundaan SK penerimaan ASN.
“Kami akan menemui Bupati untuk membahas SK yang harus segera disampaikan ke pemerintah pusat,” katanya.
BACA JUGA: ASN di Bandung Barat Jadi Korban KDRT Istrinya, Laporan Ditarik Karena Desakan Keluarga
DPRD Cianjur siap memperjuangkan tuntutan ini. Mereka berharap pemerintah pusat segera meralat keputusan dan menetapkan SK secepatnya.
“Kami mendukung penuh dan berharap keputusan ini segera dikembalikan ke jadwal awal,” tutupnya.
Editor: Afsal Muhammad
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
